JAKARTA, – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menggelar rapat terbatas (ratas) dengan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membahas kondisi Papua dan pendekatan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah.
Terlihat sejumlah Menteri telah hadir di lingkungan Istana Wakil Presiden, Rabu (26/4/2023). Tampak memasuki ruangan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Mengawali rapat tersebut, orang nomor dua di Indonesia itu menanyakan terkait dengan jumlah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang gugur dalam operasi penanganan antisipasi penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST).
Kemudian, Wapres juga meminta Panglima TNI untuk memberikan keterangan lengkap mengenai siaga tempur yang sudah dilakukan hingga hari ini dan meminta agar TNI tetap konsisten dengan pendekatan kesejahteraan Papua.
Selanjutnya, Wapres asal Tangerang ini juga menginstruksikan agar setiap jajaran Menteri, Polri, dan TNI serta pihak terkait agar semua siap menangani kasus khusus di wilayah Papua.
Baca Juga: Ini Dia 7 Profil Sosok Cawapres Potensial Ganjar yang Disebut Jokowi
“Saya minta kelola komunikasi dan strategi tepat, formulasikan penanganan. Oleh sebab itu, dalam rapat ini saya juga ingin mendengar perkembangan terakhir [Papua],” ujar Ma’ruf saat membuat ratas di Istana Wapres, Rabu (26/4/2023).
Tidak hanya itu, Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ini juga meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk memaparkan pendekatan keamanan terkait dengan penanganan KKB di Papua dan komunikasi dengan Negara tetangga.
“Saya juga minta pendekatan keamanan dan masalah-masalah komunikasi ke luar Negeri saya lihat perlu juga dibahas,” pungkas Ma’ruf.(*)