MANOKWARI – Kementerian PUPR telah menyetujui pembangunan Pasar Sanggeng. Bahkan untuk merealisasikan pembangunan pasar di pusat Kota Manokwari itu, Kementerian PUPR menunda pembangunan pasar di beberapa kabupaten di Indonesia.
Kepala Bappeda Kabupaten Manokwari, Muhammad Irwanto, mengungkapkan saat dirinya mendampingi Bupati Manokwari, Hermus Indou, untuk bertemu Menteri PUPR di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Menteri PUPR menyampaikan bahwa usulan pembangunan pasar dari kabupaten lain ditunda.
“Dan kata Pak Menteri kemarin, beliau mengatakan usulan pasar kabupaten pemerintah lain ditunda. Pasar Sanggeng harus jalan. Itu kata menteri. Ada banyak usulan yang terkait dengan pasar, api semua diminta menteri ke Dirjen Cipta Karya, Ibu Dirjen tunda,” ungkapnya.
Sesuai rencana, kata Irwanto, Pasar Sanggeng akann dibangun dengan konstruksi empat lantai. Lantai 1 dan 2 untuk berjualan barang-barang kering.
“Rencananya, pasar ini dibangun empat laintai. Lantai 1 dan 2 untuk barang kering, kemudian yang di atas adalah foodcourt. Jadi yang jualan makanan bisa pindah ke foodcourt,” ujarnya.
Untuk pembangunan Pasar Sanggeng ini ada beberapa bangunan milik warga yang terkena dampak. Karena itu, Irwanto meminta warga yang terkena dampak untuk merelakan bangunannya. Pemerintah daerah tetap mengganti untung bagi warga yang bangunannya terkena dampak.
“Nah itu yang kita mau partisipasi dan kesediaan bapak-ibu yang terkena dampak bisa rela untuk diganti untung lahan ini supaya Pasar Sanggeng bisa dibuat sesuai perencanaan,” katanya.
Pembangunan Pasar Sanggeng, lanjut Irwanto, merupakan wujud komitmen pemerintah daerah melalui Bupati dan Wakil Bupati Manokwari untuk mengubah wajah Kota Manokwari.
“Pak Bupati juga telah membuat ini dalam dokumen perencanaan 2021-2026. Jadi harapannya ini bisa tuntas karena sudah menjadi komitmen pemerintah. Bapak-ibu sudah melihat komitmen Pak Bupati untuk mengubah wajah Manokwari, sehingga ini bisa jalan di 2023. Jadi ada rencana dan paling lambat semester I tahun 2024 sudah diresmikan. Jadi hal-hal yang terkait dengan lahan ini harus sudah selesai,” tandas Irwanto. (SM7)
