BI Papua Barat Gelar Pekan Perekonomian Daerah Provinsi Papua Barat

Pekan Perekonomian Daerah

MANOKWARI, – Bank Indonesia Provinsi Papua Barat menyelenggarakan acara PAPEDANOMICS atau Pekan Perekonomian Daerah Provinsi Papua Barat pada Jumat (7/7/2023) di Manokwari. PAPEDANOMICS merupakan rangkaian kegiatan seminar ekonomi dengan tema “Strategi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Pasca Pembentukan DOB” dan talkshow keuangan inklusif dengan tema “Edukasi Literasi Ekonomi dan Keuangan Inklusif untuk Peningkatan Aksesibilitas dan Transformasi Ekonomi”.

Acara PAPEDANOMICS dibuka oleh Asisten II Sekda Papua Barat, Melkias Werinussa, dengan welcoming ceremony oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua Barat, Rommy S. Tamawiwy dan keynote speechs oleh Anggota DPD RI, Filep Wamafma.

Bacaan Lainnya

Filep Wamafma menyampaikan pentingnya acara PAPEDANOMICS sebagai agenda strategis wujud sinergitas dan kolaborasi antara regulator moneter, regulator fiskal, perwakilan pemerintah pusat yang membidangi perencanaan pembangunan nasional serta perwakilan dari pemerintah daerah untuk berkolaborasi mendorong potensi perekonomian Papua Barat khususnya pasca pembentukan DOB.

Untuk sesi pertama yaitu acara seminar ekonomi yang diisi dengan materi Kajian Fiskal Regional (KFR) Papua Barat oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat; materi Arah Pengembangan Kawasan Timur Indonesia dan Pemetaan Potensi Pembangunan Provinsi Papua Barat oleh Direktur Regional III, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Bappenas; dan materi Rencana Pembangunan Provinsi Papua Barat oleh Asisten II Sekda Papua Barat.

Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia Papua Barat menyampaikan diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Papua Barat dengan tematik bahasan Asesmen Perekonomian Papua Barat Pasca Pembentukan DOB. Poin penting dalam asesmen dimaksud adalah mengenai dampak pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat yang mengakibatkan shifting share perekonomian di Papua Barat, di mana lapangan usaha penggalian dan pertambangan serta industri pengolahan menjadi lebih dominan.

Kondisi ini pada akhirnya akan menyebabkan dependensi Papua Barat terhadap sektor migas menjadi lebih tinggi, sehingga perlu didorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor nonmigas, terutama pertanian dan pariwisata serta peningkatan infrastruktur dan digitalisasi.

Diharapkan dengan penyelenggaraan seminar dimaksud, dapat mendukung Pemprov Papua Barat dan pihak terkait lainnya untuk implementasi pembangunan ekonomi yang efektif dengan pemahaman yang baik atas kondisi ekonomi regional, dampak ekonomi pasca pembentukan DOB dan potensi pertumbuhan di masa depan, serta dapat mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk sektor-sektor yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Papua Barat.

Seminar ekonomi diakhiri dengan seremonial penyampaian asumsi makroekonomi Papua Barat 2023-2024 dan buku LPP Papua Barat dari Bank Indonesia Papua Barat kepada Pemprov Papua Barat dan buku KFR Papua Barat dari Kanwil DJPb Papua Barat kepada Pemprov Papua Barat. Melalui penyampaian diseminasi LPP dan KFR Papua Barat, diharapkan dapat membangun kerja sama berkelanjutan dan kemitraan lintas sektor maupun lembaga/institusi untuk saling berbagi informasi, diskusi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi Papua Barat yang dirasakan dampaknya sampai dengan masyarakat lapisan bawah. (SM)

Pos terkait