MANOKWARI – Rabu (11/3/2020), BKKBN Provinsi Papua Barat menggelar rapat kerja daerah (Rakerda) program “banggakencana” tahun 2020, sebagai salah satu wujud keseriusan tugas dan fungsi BKKBN dengan tema melalui program bangggakencana diwujudkan SDM Provinsi Papua Barat yang unggul.
Kepala BKKBN Papua Barat, Benyamin Lado mengatakan dalam rakerda akan dibahas beberapa isu penting yang tentu saja memerlukan kerja sama semua pihak.
“Menurut hasil survey dan akuntabilitas program yang dilakukan BKKBN bersama Unipa pada tahun 2019 terdapat 20 persen kehamilan yang tidak dinginkan. Lalu dari 1.000 remaja ada 44 yang hamil dan melahirkan padahal usia ini remaja masih harus dibangku sekolah. Ini angka yang besar karena 1.000 banding 44. Lalu ada stunting yang bersama perlu kita lakukan penanganan dan pencegahan,” papar Benyamin dalam laporannya.
Isu-isu ini, kata Benyamin perlu kerjasama semua pihak, bukan saja BKKBN dan Dinas Kesehatan namun mitra serta juga dari adat.
“Kita harap Rakerda ini dapat memberikan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dan Daerah,” ujarnya.
Dalam sambutannya, PLT Deputi Adpin BKKBN, M Yani menyampaikan Jika program Keluarga Berencana tetap menjadi prioritas pemerintah dan pemerintah daerah, maka periode bonus demografi akan lebih panjang dan akan memberi dampak bagi pembangunan kesejahteraan.
Hal inilah yang membuat BKKBN sangat terbuka akan semua masukan dan kritikan, selain itu kerjasama dengan mitra tentu saja terus dilakukan.
“BKKBN dari dulu tidak bisa bekerja sendiri kami, ada mitra, penyuluh yang merupakan ujung tombak dilapangan. Kami terbuka dengan kritikan dan masukan, semoga dengan rakerda ini kita satu langkah untuk mensuskseskan tujuan rakerda ini,” harapnya.
Sebelum membuka rakerda, Gubernur Papua Barat yang diwakili staf ahli bidang ekonomi pembangunan, Niko Tike mengatakan dengan program banggakecana, diharapakn tujuan mulia pembangunan dapat terwujud tentu saja dengan kerjasama semua elemen.
Ia memberikan apresiasi kepada BKKBN Papua Barat karena selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi terutama kegiatan di Papua Barat.
“Kepala BKKBN selalu melakukan koordinasi dengan Gubernur terkait kegiatan BKKBN di Papua Barat. Ini kami sampaikan ke Bapak Deputi. Semoga kedepan koordinasi dan kerjasama dapat terus ditingkatkan lebih baik,” tutupnya.
Hadir dalam rakerda tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Ketua DAP Wilayah III Doberay, Vinsen Mayor, perwakilan TNI/Polri, kepala OPD serta mitra dan duta genre. (SM)
