MANOKWARI – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berbenah. Program kerja yang ditawarkan pun semakin inovatif. Hal ini agar pandangan negative akan BKKBN yang identif dengan 2 anak cukup dapat dihilangkan.
Hal ini terungkap dalam talkshow bersama Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo. Di hadapan pemerintah, TNI/Polri, dewan adat serta peserta, Hasto menerangkan BKKBN hadir di setiap pelosok Papua Barat untuk meningkatkan kualitas keluarga.
Katanya, BKKBN bukan lagi berbicara tentang jumlah anak namun tentang kualitas.
“Bukan lagi 2 anak, tapi bagaimana keluarga sehat, sejahtera dan berkualitas. Harus imbang, jumlah penduduk meningkat, kualitas pun meningkat, sehingga cita-cita membangun daerah ini dapat tercapai,” ujarnya, Rabu (20/11).
“Yang kita siapkan yaitu keluarga yang berkualitas. Jarak kelahiran diatur agar anak sehat. Ketahanan keluarga juga baik. Keluarga mampu mengatasi masalah kehidupan yang sekarang , generasi penerus yang berkualitas itu yang perlu kita siapkan,” tambahnya.
Hal ini mendapat respon positif dari narasumber lainnya. Gubernur Papua Barat yang diwakili, Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan, mengatakan program KB merupakan program dari pemerintah sehingga harus didukung.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung. Karena ini program yang mensejahterahkan bukan program yang membatasi,” beber Niko Tike.
Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Otto Parorongan, dalam kesempatan tersebut menyebutkan kesehatan merupakan tanggungjawab bersama, sehingga harus bersinergi dan yang terpenting mendukung apa yang diprogramkan pemerintah.
Kepala Kesehatan Kodam Papua Barat, Kolonel Ckm dr.Azhari Ramdani menuturkan untuk mewujudkan program KB ini harus dimulai dari diri sendiri, lalu keluarga dan masyarakat.
“Seperti yang kami lakukan di TNI, lalu setelah itu disampaikan kepada masyarakat. Harapan kami program KB harus inovatif lagi. Kami siap membantu masyarakat Papua untuk sehat, sejahtera dan berkualitas,” katanya.
Sementara itu, Dewan Adat Wilayah III Doberay, Johan Warijo berpesan kepada masyarakat adat agar hidup sehat harus dimanfaatkan dengan baik. Dengan menjaga kesehatan maka warisan di tanah Papua ini dapat dijaga secara khusus oleh OAP.
Menurutnya KB harus direspon dengan baik karena bukan mengatur jumlah anak tetapi menjaga jarak sehingga kesehatan menjadi berkualitas.
Ia juga berpesan kepada pemerintah agar memproteksi OAP dengan bantuan bagi keluarga yang memiliki anak lebih dari dua.
“Pemerintah daerah harus lihat OAP.. Harus ada proteksi walaupun melahirkan anak yang banyak namun berkualitas, yang punya anak lebih dari satu harus diperhatikan oleh pemerintah,” harapnya.
Selain mendapat respon positif, berbagai masukan serta kritikan juga diberikan untuk BKKBN, hal ini agar program kerja yang dilakukan dapat tepat sasaran. (SM)
