Manokwari – Dana Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Manokwari mengalami penurunan hampir Rp70 miliar. Penurunan ini akan berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan bahwa penurunan dana Otsus sangat mempengaruhi kapasitas fiskal daerah, sehingga juga akan berpengaruh pada kualitas belanja dan kualitas pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari.
Hermus tidak tahu faktor yang menyebabkan terjadinya pemotongan atau penurunan dana Otsus. Namun yang jelas ada beberapa pemekaran provinsi di tanah Papua yang berimplikasi pada pemotongan anggaran dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah di tanah Papua.
“Penurunan ini menjadi hal yang akan disuarakan bersama-sama dan saya akan berupaya untuk menyampaikan hal ini dalam forum asosiasi pemerintah kabupaten se-Provinsi Papua Barat yang direncanakan pada awal Januari atau Februari tahun depan. Kita akan menyampaikan aspirasi ini kembali kepada pemerintah supaya menurunnya dana khususnya Otsus di tahun ini bisa dikembalikan di tahun depan,” kata Hermus, Selasa (28/11/2023).
Menurutnya, jika ada dampak pemekaran daerah di tanah Papua, diharapkan alokasi dana khusus yang disiapkan pemerintah untuk membiayai daerah-daerah otonom baru yang dibentuk di Tanah Papua tidak harus mengurangi pendapatan Otsus dari kabupaten/kota yang sudah eksis. Sebab asumsinya anggaran harus meningkat, namun justru terjadi penurunan pada tahun 2024.
“Kita pun telah menyiapkan surat untuk menyampaikan secara berjenjang kepada Pemprov Papua Barat tapi juga kepada pemerintah pusat,” katanya.
Pemkab Manokwari, lanjut Hermus, juga telah mengupayakan supaya ada lokasi dari Pemprov Papua Barat dan kabupaten penghasil khususnya Kabupaten Teluk Bintuni kepada pemerintah Kabupaten Manokwari. Sebab Pemkab Manokwari masih membutuhkan banyak biaya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis ibukota provinsi.
“Tidak hanya yang hari ini kita saksikan yaitu Pasar Sanggeng, RTP Borarsi, dan bandara tetapi juga ada beberapa infrastruktur strategis lainnya yang akan terus kita bangun dan upayakan di Kabupaten Manokwari. Dan untuk pembebasan lahan, butuh biaya yang sangat besar hampir lebih dari satu triliun. Itu biaya yang tidak sedikit untuk kita ganti untung pada masyarakat yang terdampak pelaksanaan program strategis nasional,” ujarnya.
Tidak hanya itu, menurut Hermus, beban pembiayaan Kabupaten Manokwari tahun 2024 sangat besar. Salah satunya adalah pelaksanaan Pilkada, sehingga Pemkab Manokwari harus mengalokasikan anggaran untuk penyelenggara dan aparat keamanan.
“Untuk KPU harus kita alokasikan sekitar Rp50 miliar, kemudian Bawaslu dan pihak keamanan khususnya TNI dan Polri. Tentu ini menelan biaya yang sangat besar, sehingga alokasi belanja untuk pelayanan masyarakat kita di tahun depan tentu akan sangat berkurang,” ungkapnya.
Oleh karena itulah, Hermus pun memohon pengertian seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari agar bersabar bila ada aspirasi atau kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang belum dibantu oleh Pemkab Manokwari. (SM7)
