MANOKWARI – Pemkab Manokwari mendukung kebijakan Presiden Jokowi dengan mengalokasikan 2 persen dari APBD untuk pemberian bantuan social (Bansos). Kebijakan ini dilakukan untuk menstabilkan harga dan menjaga inflasi menyusul naiknya harga BBM.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, memastikan 2 persen dari APBD Kabupaten Manokwari akan dialokasikan untuk menjaga stabilitas harga di wilayah ini.
“Saya kira kita dukung dan laksanakan apa yang menjadi kebijakan dan arahan Presiden, dua persen dari APBD kita untuk memastikan supaya tidak boleh ada inflasi di daerah. Jadi untuk stabilitas harga ya, untuk menciptakan stabilitas harga di Kabupaten Manokwari,” kata Hermus, Rabu (14/09/2022).
Langkah itu dilakukan, menurut Hermus, juga untuk menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. 2 persen yang dialokasikan dari APBD itu akan digunakan untuk pemberian Bansos dan subsidi.
“Nanti itu bisa berbentuk Bansos, kemudian subsidi, dan lain sebagainya yang nanti akan kita berikan kepada masyarakat melalui APBD kita. Dan ini kita akan dilakukan mulai di perubahan APBD kita, juga di (APBD) induk tahun depan,” ujarnya.
Langkah tersebut, kata Hermus, sama seperti langkah dalam penanganan Covid-19.
“Sama seperti pengalaman kita dalam penanganan Covid. (Saat) Covid-19 juga itu kita lakukan hal yang sama. Jadi APBD kita lakukan penyesuaian untuk bisa mengakomodir kebutuhan terkait dengan penanganan Covid, ini juga dalam rangka mencegah gejolak kenaikan harga atau inflasi yang nanti berlebihan,” sebutnya.
Hermus menyebut inflasi Kabupaten Manokwari masih di bawah 5 persen. Angka inflasi itu belum mengkhawatirkan masyarakat.
“Karena yang dikhawatirkan adalah implikasi dari kenaikan harga BBM terhadap kenaikan harga bapok (bahan pokok-red) dan lain-lain. Nah ini yang kemudian membuat daya beli masyarakat menjadi lemah dan kemudian menambah banyak kemiskinan lagi,” tukas Hermus. (SM7)
