MANOKWARI, – Penjabat Sekda Papua Barat, Dance Sangkek, memimpin rapat Tim Terpadu Penangan Dampak Sosial Pengembangan Bandara Rendani, Kamis (15/6/2023). Rapat tersebut untuk menyamakan persepsi sekaligus membahas langkah teknis yang akan diambil tim terpadu dalam pengosongan lahan pengembangan bandara.
Usai rapat, Sekda Dance Sangkek, mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung terwujudnya pelaksanaan program strategis di Kabupaten Manokwari. Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Papua Barat akan mengalokasikan anggaran untuk membantu pembebasan atau pengosongan lahan.
Menurut Dance, program pembangunan strategis Manokwari sebagai ibukota provinsi Papua Barat dari segi konsep sebenarnya sudah lama. Saat Bupati Manokwari, Hermus Indou, bersama-sama dengannya di Bappeda Papua Barat, konsep dan cita-cita mengubah wajah Manokwari sudah dibicarakan.
“Jadi kita sama-sama di Bappeda kita mengawal konsep ini dari 2004, tapi belum terwujud dengan baik. Pak Bram saja mulai dengan penataan kota pemerintahan itu, sedangkan infrastruktur dasar seperti pelabuhan, bandara, kemudian jalan, air bersih, listrik, pelebaran jalan dan sebagainya itu menjadi kebutuhan yang harus kita ubah. Kemudian penataan kota dari sisi tata letak bangunan, ini bagian-bagian yang memang sudah lama kita pergumulkan. Dan puji Tuhan, Pak Waterpauw datang sebagai Pj Gubernur Papua Barat dan kunjungan perdananya sebagai Pj Gubernur adalah ke Kabupaten Manokwari dan Bupati Hermus mempresentasikan tentang rencana besar tersebut,” tutur Dance.
Waterpauw, lanjut Dance, lalu menanggapi itu dengan membentuk tim percepatan dan berangkat ke Jakarta bertemu kementerian terkait. Dalam pertemuan-pertemuan dengan kementerian terkait, dari enam program strategis, lima program yang disetujui dengan pembangunannya menggunakan dana APBN.
“Dana dari pusat, bukan dari kita. Sekarang tugas kita adalah provinsi dan kabupaten serta seluruh masyarakat harus sambut. Tidak boleh ada yang mengatakan status quo kami, begini, begitu, stop sudah. Mau melihat Manokwari berubah mari kita harus komit dan komitmen itu eksisting kita pasti terganggung karena sudah lama. Mau pindah, atau mau berubah pasti agak berat, tapi kalau lihat perubahan, dukung. Tidak boleh ada upaya apapun,” tegasnya.
Pemprov Papua Barat, kata Dance, mendukung 100 persen terwujudnya pembangunan program-program strategis tersebut. Karena itu, seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari pun harus mendukung.
“Kami provinsi siap dukung 100 persen, sehingga pemerintah dan semua elemen masyarakat Kabupaten Manokwari beri dukungan yang kuat. Dari dukungan itu, kami siap alokasikan anggaran untuk pembebasan, tapi tidak full di satu tahun anggaran karena anggaran terbatas. Namun respon kita terhadap masyarakat soal eksisting mereka pasti kita lakukan tapi bertahap. Namun kita harus sepakat semua harus jalan, mulai dari pengembangan bandara, pembangunan alih trase jalan, RTP Borarsi, pelebaran Jalan Sujarwo Condronegoro,” tandas Dance. (SM7)