MANOKWARI – Saat ini sudah ada dua kabupaten di Papua Barat yang diinformasikan mengambil langkah menutup sementara bandara dan pelabuhan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Namun, penutupan itu tidak dikoordinasikan dengan Pemprov Papua Barat.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyebut Kabupaten yang sudah menutup akses bandara dan pelabuhan tidak dikoordinasikan dengan Pemprov Papua Barat. Padahal, pada Selasa kemarin ada rapat terbatas dan pihaknya tidak bisa mengambil keputusan menutup sementara bandara dan pelabuhan.
“Karena pertama, negara saja tidak lockdown. Sementara kita provinsi ini hanya bergantung pada Jakarta. Negara kita Indonesia juga masuh bergantung kepada negara-negara dari luar yang juga akan membantu. Misalnya tenaga medisnya, peralatan, obat-obatannya, alat pelindung dirinya,” kata Gubernur kepada wartawan di kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (27/3/2020).
Jika di Papua Papua Barat bandara dan pelabuhan ditutup, sehingga tidak ada pesawat dan kapal yang masuk, menurut dia, apakah sarana dan prasarana kesehatan yang ada cukup dan tenaga kesehatan cukup.
“Kita bisa cetak alat pelindung diri di sini? Kita masih butuh Jakarta. Hal berikut sampel darah itu. Ini kan kita tidak punya laboratorium di sini. Semua dikirim ke Jakarta, diperiksa di sana apakah positif atau negatif. Kalau positif kifa bisa tau ceoat dan kota biaa isolasi. Kalaj gidak, sia positif, dia jalan pegang tangan, berkumpul di tempag keramaian sebarannya cepat,” katanya.
Untuk itu, dia mengimbau kepada pada bupati tidak usah menutup bandara dan pelabuhan. Sebab, jika bandara dan pelabuhan ditutup, ketika banyak yang kena wabah Covid-19 dan mau menggeser petugas kesehatan, peralatan, sementara bandara dan pelabuhan ditutup.
“Tinggal jalan kaki saja to,” katanya.
Dia menyebut pada Rabu malam kemarin sudah ada APD yang didrop di Sorong dan akan dibagikan ke kabupaten/kota di Papua Barat. Jika bandara dan pelabuhan ditutup, maka akan menyulitkan distribusinya.
“Jadi saya harapkan jangan karena berkaitan dengan situasi politik, kepentingan kelompok dan sebagainya ambil langkah yang akan menyusahkan rakyat,” ujarnya.
Mengenai sanksi untuk kabupaten yang sudah menutup bandara dan pelabuhan, menurut Gubernur, akan melihat mekanisme yang ada. Namun, dirinya mengimbau untuk tidak menutup bandara dan pelabuhan.
“Karena nanti susah sendiri,” tandasnya. (SM7)
