MANOKWARI – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, akhirnya diresmikan. Kantor Kejati Papua Barat, diresmikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Yusuf, SH., MH.
Dalam peresmian tersebut, dirangkai dengan pelantikan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dan 13 pejabat eselon III diantaranya Rudi Hartawan Manurung sebagai Asisten Bidang Pembinaan, Rudi Hartono sebagai Asisten Bidang Intelejen, Badrut Tamang sebagai Asisten Bidang Tindak Pidana Umum.
Syarifuddin sebagai Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Riski Fahrudi sebagai Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Asnawi Mukti sebagai Asisten Bidang Pengawasan, Abdi Reza Fachlewi Junus sebagai Kepala Bidang Tata Usaha Kejati Papua Barat.
Kata Yusuf dalam sambutannya, peresmian Kantor Kejati Papua Barat, merupakan hasil perjuangan panjang oleh pemerintah daerah dan seluruh tokoh masyarakat di Papua Barat. Oleh sebab itu, dengan adanya Kejati ini, dapat memberikan pelayanan dan keadilan hukum bagi para pelaku tindak kriminal, agar adanya kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat di Papua Barat.
“Keberadaan kami nanti, dapat di manfaatkan oleh bapak ibu sekalian, untuk sejahterahkan rakyat di Papua Barat. Sebab pesan pak Kejagung, dalam laksanakan tugas kedepan, lakukan identifikasi dan pemetaan serta solusi yang tepat untuk Papua Barat. Selain itu, wujudkan dan ciptakan penegakan hukum yang tepat, sehingga tercipta suasana kondusif bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya demi pertumbuhan ekonomi,” tandas Kajati, Selasa (7/1/2020).
Sejalan dengan itu, Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, juga mengatakan kehadiran Kejaksaan Tinggi ini, secara langsung telah melengkapi unsur Forkopimda di Papua Barat. Mengingat secara geografis, wilayah Papua Barat terbilang luas dengan tingkat perekonomian dan kesejahteraan yang berfariasi.
“Prinsipnya, kami berusaha untuk di Papua Barat ini unsur Fokropimda bisa lengkap. Dengan demikian, kami meminta untuk Kejaksaan Tinggi Papua Barat segera di bentuk. Karena kita tahu, tanah Papua ini cukup luas, dimana kita tahu bersama masyarakat kita ada yang di pesisir pantai, pinggiran kota dan di gunung, dan ini tingkat kesulitan yang kami hadapi selama ini terutama dalam hal sosialisasi dan pendekatan hukum,” ujar mantan Bupati Manokwari ini.
Gubernur berharap, ada pengkaderan yang di lakukan oleh kepala Kejaksaan Tinggi, terhadap putra putri asli Papua, agar kedepannya dapat dipercayakan untuk memegang tongkat kepemimpinan di Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
“Kedepan jika bapak dapat mengkaderkan orang asli Papua untuk pimpin Kejati, saya akan hormat bapak,” tutupnya singkat. (SM3)
