MANOKWARI SELATAN – Kritikan terhadap kinerja pemerintah Papua Barat dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur sedang gencar dilontarkan oleh orang yang mengaku kader PDI Perjuangan Papua Barat.
Menanggapi hal ini, Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat, Markus Waran ST.,M.Si menegaskan yang bersangkutan bukan kader PDI Perjuangan melainkan hanya simpatisan partai.
“Yang namanya kader itu jelas dan ada di dalam struktur fungsionaris partai dan juga sayap partai, tetapi beliau ini hanya simpatisan yang menyatakan sebagai kader PDI Perjuangan, sehingga kalau ada muncul statement jangan mengatasnamakan partai. Hal ini sangat disayangkan, karena kalau seorang kader partai bisa menyampaikan kritikan sesuai mekanisme yang berlaku, bukan dengan cara seperti itu,” tegas Waran.
Penyampaian kritik dan saran yang disampaikan tidak menjadi masalah jika dilakukan mengatasnamakan personal atau komunitas yang dipimpin bukan membawa nama partai karena partai mempunyai mekanisme saat menyampaikan sesuatu.
“Kalau penyataan itu dilontarkan secara personal, memang sah-sah saja di era keterbukaan informasi publik sekarang ini, tetapi tidak membawa nama partai. Kami secara partai tidak pernah membuat statement seperti itu,” ucap Waran yang juga Bupati Manokwari Selatan ini.
“Untuk masalah ini, PDI Perjuangan sudah melayangkan surat untuk menegur pribadi yang bersangkutan dan mengecek oknum tersebut berada di jenjang struktur partai mana dan kami akan lakukan teguran keras karena tidak beretika dan santun dalam menyampaikan sesuatu yang seharusnya dikoordinasikan secara berjenjang,” tambahnya.
Apabila persoalan ketidakpuasan terkait pembangunan yang ada, kata Waran, harus disampaikan dalam forum resmi dan berjenjang mulai dari tingkatan Konfercab, Rakercab dan Rakerda sehingga aspirasi yang disampaikan mengerucut, dirangkum untuk disampaikan kepada Gubernur Papua Barat sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Dengan demikian, apabila PDI Perjuangan nantinya akan kembali mendukung Pasangan Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani (DOAMU) pada periode kedua, rumusan yang telah dituangkan dalam Rakerda tersebut bisa menjadi acuan pasangan tersebut.
Sebelumnya, dalam pemberitaan seorang yang mengaku kader PDI Perjuangan Papua Barat mengkritisi kinerja pemerintah Papua Barat yang dinilai banyak pencitraan. (SM5)
