MANOKWARI, – Pengurus Komisi Daerah Pelayanan Wanita Pantekosta GPdI Papua Barat diminta membantu pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan, Komisi Daerah Pelayanan Wanita Pantekosta GPdI Papua Barat juga harus tanggap terhadap isu dan perubahan yang terjadi di masyarakat bukan menjadi organisasi yang eksklusif.
Sekretaris TP PKK Provinsi Papua Barat, Sri Suryani Wanenda, mengatakan pelantikan pengurus organisasi bukan hanya sebagai formalitas semata tetapi merupakan pelimpahan tanggung jawab, pengembangan, dan pemberdayaan potensi pengurus organisasi.
“Kepada pengurus yang baru dilantik, sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan mari kita bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan pembangunan yang arahnya untuk menyejahterakan masyarakat di Papua Barat melalui fungsi masing-masing. Harapan kami, organisasi ini menjadi organisasi yang tanggap terhadap isu dan perubahan yang terjadi di masyarakat bukan menjadi organisasi yang eksklusif,” katanya saat menyampaikan sambutan Ketua TP PKK Papua Barat pada pelantikan pengurus Komisi Daerah Pelayanan Wanita Pantekosta GPdI Papua Barat, Rabu (01/03/2023).
Menurutnya, dalam proses berorganisasi pasti ada hal-hal yang mungkin bisa menyurutkan langkah untuk tetap ada dalam organisasi karena organisasi membutuhkan komitmen, organisasi menyita waktu, dan dalam berorganisasi ada yang dikorbankan. Untuk itu, Ketua dan pengurus Komisi Daerah Pelayanan Wanita Pantekosta GPdI Papua Barat dituntut untuk memanajemen, baik sebagai anggota keluarga di rumah maupun sebagai anggota organisasi.
“Mari kita selaku organisasi kemasyarakatan siapapun kita, kita bersama membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” ajaknya.
Baca Juga: Mulai 1 Maret 2023 Pemkab Manokwari Terapkan Absensi Berbasis Android bagi ASN
Wakil Ketua III MD GPdI Papua Barat, Pendeta Soleman Manufandu, MTh meminta agar para pengurus Komisi Daerah Pelayanan Wanita Pantekosta GPdI Papua Barat tidak hanya memberikan pelayanan dalam kota tapi juga melihat dan melayani jemaat di kampung-kampung.
“Mari bikin bukti dengan menjadika organisasi wanita pentakosta MD Papua Barat menjadi organisasi yang luar biasa,” ujarnya.
Menurutnya, GPdI sudah berusia 100 tahun, sehingga telah berpengalaman dalam pelayanan. Untuk itu, wanita-wanita GPdI pun harus menjadi contoh dan panutan bagi jemaat dan masyarakat.
Di Papua, lanjutnya, ada gereja terrua yakni GKI. Untuk itu, para wanita GPdI juga harus membangun kerja sama yang baik dengan wanita-wanita GKI.
“Saya yakin wanita-wanita GPdI bekerja dengan baik dan membuat GPdI bangga,” tandasnya. (SM7)
