MANOKWARI, – Civitas Akademik Universitas Caritas Indonesia di Manokwari menyikapi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat dengan menggelar Fokus Grop Diskusi FGD. Dalam diskusi menyinggung dampak Kebijakan Transmigrasi terhadap Pembangunan Ekonomi di Papua Barat dan problem lingkungan.
FGD menghadirkan para Mahasiswa dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Sains Kelautan dan Perikanan dengan tema Implementasi Tri Dharma Perguruan tinggi dalam mendukung Pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia Dr. Hendrikus Renjaan SH, LLM mengatakan soal Program Transmigrasi yang akan di canangkan Pemerintah Pusat ke Provinsi Papua Barat hal ini di lihat dari berbagai aspek.
“Aspek yang paling penting adalah bagaimana Transmigrasi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah agar mengimplementasikan amanah Otonomi Khusus bagi Orng Asli Papua OAP dari sisi kebijakan terhadap pendidikan, kesehatan dan peningkatan Ekonomi,” kata Dr. Hendrikus dalam FGD yang di gelar di Kampus Universitas Caritas Indonesia di kawasan Lembah Hijau Kelurahan Wosi Sabtu (9/11/2024).
Renjaan menambahkan Transmigrasi yang jadi Program Pemerintah Pusat merupakan kebijakan yang diturunkan dengan melihat pada berbagai aspek.
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Caritas Dr. Yohanes Damaskus Resi SE, SH M.Si menambahkan bahwa dinamika terkait proses dan kontra Program Transmigrasi di Manokwari sejauh ini, menantang akademisi terutama mahasiswa agar lebih banyak mengkaji regulasi yang ada, dia berpendapat dengan kajian tersebut dapat memberikan gambaran secara objektif menyangkut kebijakan pemerintah termasuk Transmigrasi ke Papua Barat.
“Dengan membaca kebijakan yang diturunkan kemudian di diskusikan dalam forum forum akademik yang melibatkan mahasiswa kemudian hasil diskusi dapat direkomendasikan kepada Pemerintah sebagai sumbangan pemikiran, termasuk kebijakan Transmigrasi,” ujar Yohanes Damaskus Resi.
Dari Aspek Ekonomi dan kebijakan Fiskal, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Caritas Indonesia Manuel Lambi S.kom SE, SH mengatakan sebaran jumlah penduduk di suatu wilayah dapat berpengaruh pada kebijakan anggaran dari Pusat. Sementara di beberapa wilayah di Tanah Papua khususnya Provinsi Papua Barat jumlah penduduk belum menjadi acuan adanya transfer dana alokasi umum DAU dan juga Dana Alokasi Khusus DAK.
Sementara dari aspek pemekaran dan sebaran penduduk Wakil Rektor II Budiman ST, SH MM mengatakan bahwa ada isu yang berkembang bahwa ada salah satu Kabupaten hasil pemekaran baru mau dikembalikan ke Kabupaten induk salah satu faktor adalah jumlah penduduk.
“Kenapa, karena jumlah penduduk tidak bertambah, pembangunan belum memadai serta dana transferan dari pusat belum memadai dan masih mengharapkan transfer dana pusat,” kata Wakil Rektor II Universitas Caritas Indonesia.
Fokus Grop Diskusi yang digagas oleh Direktorat Kemahasiswaan Alumni dan Hubungan kerja sama menghadirkan mahasiswa dari berbagai Fakultas mendiskusikan persoalan kekinian sebagai bentuk tanggung jawab moral akademisi kepada oembabgunan di Provinsi Papua Barat.
“Kami harapkan FGD seperti ini kedepan digelar dengan membahas berbagai isu kebijakan pembangunan serta memberikan masukan kepada Pemerintah sebagai pengambil kebijakan,” kata Johanes Bosko Ulukyanan SH MH selaku penanggung jawab.
Wacana Transmigrasi itu muncul dalam FGD yang ditanyakan oleh salah satu mahasiswa fakultas hukum yang melihat dinamika pro dan kontra yang berkembang di tanah Papua.
“Bagaimana akademisi melihat kebijakan Transmigrasi yang diturunkan pemerintah pusat sementara di sisi lain masyarakat adat Papua berjuang mempertahankan tanah adat,” kata Hengky Mikhael Wanma Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia. (SM)
