MANOKWARI – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukkan bagi siswa, ibu hamil, dan balita di Indonesia. Program tersebut dinilai berpotensi tidak tepat sasaran serta membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaannya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat, Dr. Markus Waran, ST., M.Si, menilai bahwa secara konsep program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Namun dalam implementasinya di lapangan, program tersebut dinilai belum berjalan optimal bahkan menimbulkan berbagai persoalan.
“Kalau program MBG mau dilanjutkan, sebaiknya diserahkan langsung kepada orang tua siswa. Jangan dikelola satu komando melalui mitra yayasan atau koperasi karena rawan korupsi,” ujar Waran kepada wartawan, Senin (10/3/2026).
Menurutnya, sebagai partai penyeimbang di pemerintahan, PDI Perjuangan menilai program MBG berpotensi menguras pagu anggaran pendidikan dalam APBN. Berdasarkan hasil monitoring bersama masyarakat dan sejumlah sekolah di Papua Barat, terdapat kecenderungan penolakan terhadap program tersebut.
Ia menyebutkan beberapa kasus seperti siswa mengalami keracunan makanan, kualitas makanan yang dinilai kurang higienis yang memicu kekhawatiran masyarakat.
“Implementasi MBG juga dinilai belum disertai pengawasan ketat dari pemerintah, baik melalui Kementerian Kesehatan maupun dinas kesehatan di daerah,” katanya.
Waran menyarankan agar program MBG dievaluasi dengan memaksimalkan pola swakelola masyarakat. “Kalau bisa langsung dikelola oleh pihak sekolah bersama orang tua siswa. Jika tidak memungkinkan, sebaiknya program ini dievaluasi secara menyeluruh,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menilai program tersebut berdampak pada efisiensi anggaran di daerah. Menurutnya, kebijakan pengalihan anggaran untuk MBG membuat sejumlah pemerintah daerah mengalami tekanan fiskal.
“Efisiensi anggaran untuk MBG membuat daerah kewalahan. Sementara masih banyak tenaga honorer, guru kontrak, dan tenaga pendidikan yang belum mendapatkan perhatian memadai. Seharusnya kesehatan dan kesejahteraan guru juga menjadi prioritas,” ujarnya.
Di sisi lain, anak buah Megawati Soekarno putri i ini turut menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran Dana Desa pada 2026 hingga sekitar 40 persen untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menghambat pembangunan di tingkat desa.
Pemangkasan anggaran itu dinilai berdampak pada berkurangnya operasional pemerintahan desa serta tertundanya sejumlah program pembangunan.
“Sekarang ini banyak kepala kampung di Tanah Papua merasa resah. Apalagi sebagian program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat justru ditangani oleh TNI dan Polri,” katanya.
Ia mempertanyakan keterlibatan aparat dalam sejumlah program ekonomi kerakyatan seperti koperasi desa, program MBG, serta sektor pertanian dan perkebunan. “Memangnya negara ini sudah tidak ada rakyat lagi sampai program-program ekonomi kerakyatan harus ditangani aparat keamanan?” ujarnya.
Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah pusat mengevaluasi sejumlah program strategis nasional yang dinilai terlalu terpusat serta lebih banyak melibatkan aparat keamanan dibandingkan pemerintah daerah.
Menurutnya, pelaksanaan program strategis nasional di Tanah Papua seharusnya dilakukan melalui koordinasi yang adil dengan pemerintah daerah, mulai dari kepala kampung, bupati, hingga gubernur.
“Jangan semua dikontrol pemerintah pusat seperti pada masa sentralisasi. Kepala daerah juga harus dilibatkan agar implementasi program tepat sasaran dan menghargai asas desentralisasi serta semangat otonomi khusus di Tanah Papua,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp335 triliun dalam APBN 2026, meningkat dari Rp71 triliun pada 2025, dengan target 82,9 juta penerima. Sementara itu, pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2026 tercatat sebesar Rp268 triliun, yang sebagian besar bersumber dari pos anggaran pendidikan dalam APBN 2026. Total anggaran pendidikan pada 2026 sendiri dirancang mencapai Rp470,46 triliun. (SM)
