MANOKWARI – Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden, Helson Siagian bersama rombongan, didampingi Bupati Manokwari, Hermus Indou, para pimpinan perangkat daerah dan instansi terkait, memantau titik-titik rencana pembangunan jembatan dari Anggrem ke Pasar Ikan Sanggeng, Pasar Sanggeng, alihtrase jalan bandara dari Beringin hingga Bandara Rendani, dan titik jalan underpass Sowi-Bandara Rendani, Minggu (12/12/2021). Setelah pemantauan, Helson mengapresiasi ide pembangunan infrastruktur tersebut.
Menurut Helson Siagian, Bupati Manokwari menginginkan jalan dari Beringin ke Bandara Rendani adalah jalan layang. Hal itu dengan pertimbangan bahwa jalan tersebut akan menjadi ikon Manokwari dan Papua Barat.
“Kalau di Jayapura bisa dibangun ikon, kenapa di Manokwari tidak bisa. Itu alasan Pak Bupati. Di samping itu, kalau alternatif yang non-layang itu akan banyak membutuhkan penggusuran karena itu padat penduduk. Jadi di samping biaya pengaddaan tanah, biaya sosialnya juga cukup tinggi. Itu yang Pak Bupati tidak mau. Dua alasan itu yang paling kuat. Nanti kita akan bicarakan juga dengan Kementerian PUPR,” ujarnya.
Diakuinya ide Bupati Manokwari dalam pembangunan infrastruktur tersebut bagus. Sebab nantinya jalan lingkar tersebut akan dijadikan bisnis distrik. Ditambah lagi rencana pembangunan Pasar Sanggeng yang kini berproses di pemerintah pusat terlaksana, maka akan menghilangkan kekumuhan kota.
“Kantor Staf Presiden mendukung apa yang diinginkan oleh Pak Bupati. Kalau semua itu jadi, pertama kekumuhan dalam kota akan hilang. Itu luar biasa itu. Jadi sesuatu dibangun kayak Pasar Sanggeng itu menjadi pasar modern semuanya akan ada di situ, pasar ikan, pasar pakaian, segala macam akan ada di situ, itu satu jadi mempermudah masyarakat tapi juga memperindah kota. Jadi kekumuhan itu jadi kurang termasuk jalan lingkar ini. Program Pak Bupati luar biasa, itu membuat semua ini jadi indah. Tidak mustahil itu nanti menjadi salah satu daerah tujuan wisata juga,” pungkasnya.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan pembangunan jembatan dan alihtrase jalan menjadi salah satu jalan strategis di ibukota Provinsi Papua Barat yang bisa dikerjakan secara bertahap. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan tersebut diperkirakan sekitar Rp1 triliun lebih sesuai hasil perhitungan Balai Jalan.
“Kalau sekaligus dikerjakan ini tentu menjadi beban yang besar bagi anggaran negara sementara kita ada dalam masa pandemik Covid-19, tapi kita berharap ini dikerjakan secara bertahap sampai 2024 atau 2025 sudah bisa beroperasi jembatan dan juga jalan alihtrase ini,” ujarnya.
Menurut Hermus, pembangunan jembatan dan alihtrase jalan tersebut juga akan menjadi destinasi wisata di ibukota Provinsi Papua Barat. Dengan demikian akan memberikan dampak ekonomi juga kepada masyarakat.
“Banyak orang bisa datang ke ibukota provinsi untuk berfoto di sini tapi bisa menginap di hotel kemudian restoran-restoran kita bisa laku. Dampak perekonomian ada saja sepanjang banyak ikon yang bisa kita hadirkan di ibukota provinsi itu akan menarik banyak orang juga yang datang ke Manokwari dan bisa berlama-lama tinggal di sini,” ungkapnya.
Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat, lanjut Hermus, sudah harus bisa bertransformasi, termasuk transformasi infrastruktur. Oleh karena itu, infrastruktur yang dihadirkan dan dibangun bukan infrastruktur yang biasa-biasa, tapi infrastruktur yang menghadirkan wibawa negara di daerah.
“Jadi kita bangun Papua sebagai bagian yang terintegrasi dari NKRI. Jadi kalau ada sesuatu yang besar yang dihadirkan negara di daerah, saya kira rakyat Papua, rakyat Manokwari akan bangga terhadap pemimpinnya. Bangga terhadap Presiden, bangga terhadap Kementerian PUPR, dan semua pemimpin negara kita. Bahkan rakyat merasa bahwa memang pemerintah punya hati untuk bangun Papua,” katanya. (SM7)
