Pemkab Manokwari sudah Menindaklanjuti Sebagian Besar Rekomendasi BPK

Bupati Manokwari, Hermus Indou.

MANOKWARI – Pemkab Manokwari telah menindaklanjuti Sebagian besar rekomendasi BPK RI Perwakilan Papua Barat. Secara keseluruhan untuk Manokwari tidak ada masalah.

Bupati Manokwari, Hermus Indou, menyatakan bahwa sebagian besar rekomendasi BPK telah dilaksanakan oleh Pemkab Manokwari.

Bacaan Lainnya

“Misalnya kurang bayar dari volume pekerjaan yang belum mencapai target namun dibayarkan itu kita minta untuk kembalikan. Kemudian yang mengalami keterlambatan semua sudah bersedia mengembalikan. Jadi untuk kerugian negara terkait dengan pelaksanaan pekerjaan di Kabupaten Manokwari tidak ada karena kita melakukan pengawasan yang sangat ketat kepada semua kontraktor atau pelaksana kegiatan yang menjadi mitra Pemkab Manokwari dan semua sudah mengembalikan atau membayarkan sesuai dengan rekomendasi BPK,” ujar Hermus, Rabu (18/05/2022).

Sementara terkait penatausahaan keuangan daerah, terkait dengan dasar hukum, dan penataan aset, menurut Hermus, secara menyeluruh Pemkab Manokwri sudah menindaklanjutinya. Kalaupun masih ada sisa, ditargetkan selesai pada 30 Juli nanti.

“Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tahun ini kita hanya ada empat aspek yang disinggung oleh BPK. Hanya itu saja yang kita tindak lanjuti. Semuanya kalau untuk Manokwari saya kira tidak ada masalah,” sebutnya.

Sedangkan untuk temuan permasalahan oleh BPK terkait pengelolaan dana BOS di Kabupaten Manokwri, Hermus mengatakan, kendala utama yang dihadapi yakni keterbatasan SDM di setiap sekolah. Namun masalah itu tidak hanya dialami oleh Kabupaten Manokwari tapi hamper semua daerah di Papua Barat.

“Jadi bagaimana menerima uang itu kemudian menyimpan, dan menyalurkan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Lalu sesudah itu dipertanggungjawabkan dengan sistem administrasi keuangan yang tepat dan benar. Ini yang saya kira SDM kita terutama penyelenggara pendidikan di tingkat SD dan SMP yang memang ke depan digenjot kualitasnya. Dinas pendidikan dan inspektorat daerah sudah kita perintahkan untuk setiap tahun ada pelatihan dan pembinaan penatausahaan keuangan daerah khususnya di penyelenggaraan BOS. Ini kita sudah kita lakukan dan Manokwari saya kira kita sudah punya standar baku untuk itu,” tandas Hermus. (SM7)

Pos terkait