MANOKWARI – Sejak 28 Juli 2021, Kantor Pos Manokwari menyalurkann Bantuan Sosial Pangan (BSP). Saat ini, capaian penyaluran sudah sekitar 40 persen.
Kepala PT Pos Indonesia Manokwari, Dedy M. Siahaan, mengatakan, BSP sebelumnya bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan disalurkan melalui perbankan. Saat ini penyaluran bantuan tersebut dialihkan melalui Kantor Pos.
“Kita start di tanggal 28 (Juli) baru realisasi sampai 31 Juli sekitar 40 persen atau baru terealisasi sekitar 2.300-an penerima BSP dari total 6.116 penerima. Untuk semua distrik di Kabupaten Manokwari,” ujar Siahaan di ruang kerjanya, Seninn (2/8/2021).
Pada Senin (2/8/2021), selain di Kantor Pos Manokwari, menurut dia, penyaluran BSP juga dilakukan di Kantor Pos Masni, Prafi, dan Warmare. Hal itu dimaksudkan untuk langsung menjangkau masyarakat di distrik-distrik.
“Untuk Kantor Pos Manokwari melayani pembayaran BSP untuk Manokwari Barat, Manokwari Timur dan sekitarnya. Kita bagi sesuai kantor pos terdekat supaya tidak membebankan masyarakat,” ujarnya.
Untuk sisa 60 persen yang belum disalurkan, Siahaan berharap bisa diselesaikan pada 5 Agustus 2021.
“Kami punya deadline dan target untuk bisa realisasi tersebut karena kami diminta juga realisasi dan target oleh kementerian untuk cepat dan segera menyalurkannya, tetapi jika memang cek tidak diblokir oleh kementerian, maka bisa terus dibayarkan. Jadi harapan kami tanggal 5 selesai,” tegasnya.
Penyaluran yang dilakukan saat ini, lanjut Siahaan, untuk dua tahap atau enam bulan, yakni dari April hingga September 2021. Setiap bulan penerima memperoleh bantuan sebesar Rp200 ribu. Dengan demikian, untuk dua tahap atau enam bulan, penerima memperoleh bantuan Rp1,2 juta.
“Ini terima untuk dua tahap sekaligus. Per bulan Rp200 ribu, untuk bantuan sosial pangan ini sampai enam bulan, yakni April-September 2021, sehingga setiap pennerima menerima Rp1,2 juta. Makanya lama, kami hitung satu-satu. Tiap tahap foto, tiap tahap foto,” imbuhnya.
BSP yang awalnya bernama BPNT seharusnya diberikan dalam bentuk sembako. Namun untuk wilayah Papua dengan mempertimbangkan besarnya biaya transportasi, maka dialihkan menjadi uang tunai.
Sementara itu, untuk penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Manokwari untuk 875 keluarga penerima manfaat (KPM), baru terealisasi sekitar 52 persen. Masih ada 48 persen penerima BST yang belum mendapatkan haknya.
“Kami sudah melakukan beberapa cara yaitu melalui pendamping dan melalui media sosial untuk upload dan share nama-nama sisa yang belum mengambil BST supaya jika penerima ada melihat nama atau keluarganya, yang bersangkutan ada di media sosial bisa langsung cairkan di Kantor Pos walaupun tidak memiliki undangan,” tukas Siahaan. (SM7)
