Manokwari – Hingga April 2024, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Regional Papua Barat mengalami peningkatan. Sementara realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan.
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto, mengatakan sampai dengan bulan April 2024, realisasi belanja (K/L) Regional Papua Barat mencapai 25,84 persen dari alokasi anggaran tahun 2024.
Belanja K/L mengalami peningkatan capaian sebesar 10,69 persen (yoy) menjadi Rp2.298,84 miliar.
Menurut Purwadhi, belanja barang dan belanja pegawai menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ini, dengan belanja pegawai mengalami pertumbuhan mencapai 19,17 persen (yoy) atau terealisasi sebesar Rp950,31 miliar dan belanja barang mencapai 27,62 persen (yoy) atau terealisasi sebesar Rp1.009,90 miliar.
“Belanja pegawai menjadi komponen dengan pertumbuhan realisasi terbesar menunjukkan komitmen satker dalam ketepatan waktu pembayaran Gaji Induk ASN, TNI/Polri, serta tunjangan melekat dan tunjangan kinerja. Selain itu, terkait pelaksanaan dan pengawasan Pemiilihan Calon Presiden, Wakil Presiden, dan Anggota Legislatif 2024 oleh KPU dan Bawaslu yang telah diselenggarakan pada bulan Februari mendorong akselerasi belanja di awal tahun,” katanya, Sabtu (1/6/2024).
Sementara itu, realisasi TKD yang telah disalurkan kepada Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp3.419,45 miliar atau 17,25 persen dari total pagu TKD atau turun 0,70 persen (yoy).
Penurunan tersebut dikarenakan persyaratan penyaluran Dana Desa hanya dilengkapi oleh dua pemerintah daerah.
“Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Teluk Bintuni menjadi daerah tercepat yang menyalurkan Dana Desa. Perubahan struktur organisasi pada beberapa kampung menjadi salah satu penyebab terhambatnya penyaluran Dana Desa ini,” ujarnya.
Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) belum tersalur secara maksimal. Purwadhi mengatakan, hingga akhir April, realisasi DBH baru tersalur Rp0,7 triliun, sedangkan tahun lalu telah tersalur sebesar Rp1 triliun.
“Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi jenis TKD dengan jumlah penyaluran terbesar, mengingat pemerintah daerah wajib melengkapi dokumen persyaratan agar TKD tersebut tersalur tiap bulannya. Tren positif terus berlanjut pada jenis TKD ini, dibuktikan dengan adanya pertumbuhan sebesar 0,93 persen (yoy),” pungkasnya. (SM7)
