Sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Manokwari, HKG PKK Diharapkan Bisa Menjawab Permasalahan Pembangunan

Manokwari – Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK sejalan dengan visi dan misi kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari menjadi pusat peradaban di tanah Papua dan ibukota provinsi Papua Barat Barat yang religius, berbudaya, berdaya saing, mandiri, dan sejahtera di atas landasan moto Manokwari untuk semua dan semua untuk Manokwari.

Untuk itu, HKG diharapkan bisa menjawab banyak persoalan pembangunan di kabupaten Manokwari.

Bacaan Lainnya

Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan bahwa implementasi visi misi dan moto itu tidak dikerjakan sendiri oleh Pemkab Manokwari. Tapi membutuhkan kerja sama, kolaborasi, kemitraan, dan sinergitas, di antara semua stakeholders dan masyarakat.

“Sebab permasalahan pembangunan di Kabupaten Manokwari banyak dan kompleks. Kalau satu dua orang saja yang melaksanakan tugas itu, maka pekerjaan itu tidak selesai,” kata Hermus pada peringatan HKG PKK yang ke-52 tingkat Kabupaten Manokwari, Kamis (14/3/2024).

Menurut Hermus, HKG PKK dilaksanakan sebagai suatu strategi dan komitmen pembangunan daerah untuk memastikan peran TP PKK dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK.

“Program sudah jalan, tapi buat supaya lebih mantap lagi dan berkualitas, maka maka dilaksanakan HKG,” sebutnya.

Karena itu, Hermus berharap HKG dapat meningkatkan kualitas kemitraan dan kerja sama. Sebab program tidak bisa hanya dikerjakan sendiri oleh pengurus TP PKK.

Implementasi 10 program pokok PKK yang dikemas dalam HKG pun diharapkan bisa menjawab banyak persoalan pembangunan di kabupaten Manokwari.

Baca Juga:  Lahan Pembangunan Jembatan dan Jalan Alih Trase Bandara Dipatok, Bupati Hermus: Terima Kasih Keluarga Besar

“Pertama adalah masalah kesehatan. Masih banyak anak kita yang terdampak stunting. Dari 600-anak sudah diturunkan tahun ini diharapkan tidak berhenti. Karena itu, selain PKK saya minta perangkat daerah strategis untuk lanjutkan penanganan stunting memastikan bahwa angka stunting terus diturunkan,” katanya.

Kedua adalah masalah pendidikan. Menurut Hermus, masalah utama adalah akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang terbatas.

“Kita harus pastikan angka partisipasi di setiap tingkatan yang rendah harus ditingkatkan, kalau bisa semua harus bisa melanjutkan pendidikan,” ujarnya.

Berikut adalah masalah ekonomi. Hermus mengatakan, ekonomi terutama terkait bagaimana setiap keluarga bisa punya kegiatan ekonomi produktif guna meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat kuat, maka tingkat kesejahteraan juga akan meningkat.

“Pendapatan perkapita ditentukan oleh adanya lapangan pekerjaan. Kalau ada lapangan kerja dia punya penghasilan tetap. Kalau tidak punya lapangan pekerjaan, maka tidak punya pendapatan yang cukup dan daya belinya rendah. Kalau daya beli rendah, sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau itu terjadi kesejahteraan masyarakat rendah dan tingkat kemiskinan pasti naik. Untuk itu, kita perlu bangun pemahaman persepsi dan komitmen bersama untuk memastikan kesehatan, pendidikan, dan sektor ekonomi, bisa dilakukan bersama,” tukas Hermus. (SM7)

Pos terkait