MANOKWARI – Pemerintah Kabupaten Manokwari secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Manokwari, Hermus Indou yang didampingi Wakil Bupati Manokwari, Mugiyono mengatakan DPA yang diserahkan mengalami keterlambatan karena adanya penyesuaian serta dampak efisiensi yang berdampak ke daerah.
DPA tahun 2026 sebut Bupati Hermus berbeda dengan tahun sebelumnya karena dijalankan dalam keterbatasan dan kehati-hatian namun kualitas dan implementasi harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat.
“DPA tahun 2026 itu nyawa dan marwah dari seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Manokwari. Mari jaga nyawa dan roh dengan pembangunan di Manokwari dengan sebaik-baiknya jangan sampai marwah dan darah mengalami kebocoran sehingga masyarakat tidak terlayani dengan baik,” pesan Bupati.
“DPA harus bisa respon cepat dan jawab permasalahan pembangunan yang dirasakan masyarakat. Ini uang rakyat harus berdampak pada rakyat,” tegas Hermus.
DPA yang diserahkan kata Hermus merupakan pertanggungjawaban janji politik kepada masyarakat.
“Kalau APBD tidak bisa dijalankan dengan baik maka itu hanya janji kosong jangan sampai masyarakat katakan pemerintahan omon-omon. OPD harus bergegas dan perhatikan aturan regulasi jangan sampai pemborosan,” kata Bupati.
Sementara itu Wakil Bupati Manokwari Mugiyono berpesan agar OPD mempercepat kegiatan dengan bertanggung jawab mengingat saat ini telah masuk pertengahan April.
“Jangan sampai bebani Inspektorat fokus lakukan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan,” kata Wabup.
Hal yang sama disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Yan Ayomi yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Yan Ayomi menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan setelah penyerahan DPA. (SM)
