Manokwari – Solidaritas Pemuda Papua Barat di Manokwari menolak penggunaan hak angket oleh DPR RI terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 dengan menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Trikora Wosi Manokwari, Kamis (7/3/2024).
Aksi unjuk rasa diikuti oleh puluhan pemuda. Aspirasinya disampaikan dengan membawa sebuah spanduk dan berorasi.
Koordinator aksi, Herzon A. Korwa, mengatakan bahwa aksi unjuk rasa menolak hak angket dilakukan sebagai bentuk perlawanan rakyat atas kepentingan para elit di Jakarta.
Korwa menegaskan, hak angket diduga produk kepentingan politik para elit yang bermuara pada kepentingan bukan keinginan rakyat.
Dia menduga penggunaan hak angket DPR hanya dijadikan tempat untuk mencari panggung dan itu adalah bentuk kesepakatan antar-politisi dengan elit politik bukan rakyat.
“Tolak hak angket adalah bentuk upaya menyelamatkan bangsa dan negara. Kami dari Solidaritas Pemuda Papua Barat menyatakan dengan tegas menolak hak angket,” ungkapnya.
Korwa menyadari penggunaan hak angket merupakan salah satu hak istimewa DPR untuk menyelidiki setiap dugaan pelanggaran Pemilu, namun pihaknya memandang penggunaan hak angket tidak urgen karena diduga untuk kepentingan elit politik tertentu.
“Banyak dugaan pelanggaran Pemilu kemudian mendorong DPR untuk segera menggunakan hak angketnya. Kami rasa tidak adil karena kalau memang mau selidiki jangan hanya Presiden tapi legislatif juga di semua tingkatan karena prosesnya bersamaan,” jelasnya.
Untuk itu, dirinya memandang penggunaan hak angket DPR telah mengintimidasi dan tidak bersifat urgen. Selain itu, pihaknya melihat jika yang mendorong dan mengusulkan penggunaan hak angket sarat tendensi oleh kelompok tertentu bukan kepentingan rakyat.
“Kami tolak dengan tegas hak angket di DPR,” tegasnya.
Penanggung jawab aksi, Rusmanudin Kelkusa, menyebut hak angket memang hak istimewa DPR, namun dalam momentum ini tidak dibutuhkan oleh masyarakat karena diduga sarat kepentingan elit politik.
Oleh karena itu, atas nama Solidaritas Pemuda Papua Barat, pihaknya menolak tegas penggunaan hak angket karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini.
Pihak DPR juga harus menyadari bahwa hak istimewa yang dimiliki tersebut merupakan kepercayaan masyarakat, sehingga DPR juga harus mendengarkan aspirasi masyarkat bukan mendengar ketua partai.
Seperti diketahui isu penggunaan hak angket saat ini telah menjadi bola liar bagi elit politik dan para ketua partai di Jakarta untuk menyelidiki khusus pelaksanaan Pemilu Presiden.
“Pemilu sudah selesai. Kini saatnya menunggu keputusan KPU siapa yang terpilih jadi Presiden RI. Untuk itu, kami sampaikan kepada DPR RI jangan pernah mengambil keputusan yang bertentangan dengan suara rakyat,” tangkapnya.
Sementara itu, penanggung jawab aksi lainnya, Delfinsen Pahala juga menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa dilakukan para pemuda sebagai buah pemikiran dan inisiatif yang terdorong dari hati nurani yang sama atas situasi dan kondisi yang terjadi saat ini.
Para pemuda adalah agen yang memiliki dasar pemikiran yang cukup untuk melihat dinamika politik saat ini.
Hak angket adalah hak istimewa DPR dan itu didorong atas pelaksanaan Pemilu karena diduga adanya kecurangan. Namun pihaknya menolak penggunaan hak istimewa itu karena sampai saat ini belum ada penetapan dari pihak KPU secara menyeluruh terhadap hasil Pemilu.
Dalam penggunaan hak angket ini setidaknya ada tiga hal yang menjadi dasar yaitu keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.
Namun faktanya diketahui bersama bahwa dorongan penggunaan hak angket di DPR RI karena usulan dan kepentingan pihak atau kelompok tertentu bukan kepentingan umum.
DPR harus menyadari masyarakat sudah memberikan hak suaranya, sehingga mereka juga harus menghargainua dan menyadari bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat bukan di DPR. (SM)
