MANOKWARI – Pada tahun 2022, ada sejumlah kampung yang sudah menganggarkan dana untuk pelaksanaan kegiatan PKK di tingkat kampung. Namun masih kampung yang belum menganggarkan dana untuk kegiatan PKK dalam APBKam.
Karena itu, semua kampung diwajibkan menganggarkan dana untuk kegiatan PKK pada tahun 2023. Dalam evaluasi APBKam nanti akan dilihat, jika belum ada alokasi anggaran untuk kegiatan PKK maka APBKam dikembalikan untuk memasukkan anggaran untuk PKK.
“Kita di tingkat kampung untuk tahun 2022 ini ada kampung yang menganggarkan untuk PKK dan ada yang tidak. Pada saat pertemuan beberapa kali kita dengan kepala distrik, saya sudah sempat ada penekanan buat kepala distrik agar pada saat mengevaluasi APBKam itu wajib dilihat terkait dengan anggaran PKK,” tegas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari, Jeffry Sahuburua, pada sosialisasi pembentukan dasawisma di ruang Sasana Karya, kantor Bupati Manokwari, Senin (20/06/2022).
Menurutnya, ada kampung sudah memasukkan anggaran kegiatan PKK dalam APBKam, namun ada kampung yang belum. Karena itu, dia meminta agar pada tahun 2023 saat evaluasi APBKam harus melihat anggaran kegiatan PKK.
“Kemarin saya kasih contoh di Sidey telepon, komunikasi dengan kami bahwa ini tidak masuk, saya (bilang) harus masukkan. Kepala distrik kembalikan APBKam. Kampung harus wajib untuk masukkan. Itu saya kasih contoh yang terjadi kemarin. Jadi saya minta kepala distrik tahun 2023 nanti pada saat evaluasi APBKam anggaran untuk PKK wajib ada supaya kita sama-sama membantu Tim Penggerak PKK dan kita bangun PKK tingkat kampung,” katanya.
Sahuburua menyebutkan di Distrik Warmare ada 31 kampung dan semuanya sudah menganggarkan dana untuk kegiatan PKK. Demikian pula distrik Sidey, dari 12 kampung semuanya menganggarkan kegiatan PKK.
Distrik Prafi dari 16 kampung, baru enam kampung yang menganggarkan kegiatan PKK. Distrik Manokwari Selatan dari 16 kampung, baru satu kampung yang menganggarkannya. Distrik Manokwari Utara dari 23 kampung semuanya belum menganggarkan untuk kegiatan PKK.
“Tanah Rubuh 24 kampung juga kosong, Manokwari Timur dari 6 kampung, 5 kampung yang menganggarkan. Manokwari Barat, 4 kampung tidak ada yang menganggarkan. Dan Masni dari 32 kampung ada 12 kampung yang menganggarkan untuk kegiatan PKK. Jadi saya berharap supaya tahun depan bapak-ibu kepala distrik tolong sama-sama kita kerja sama untuk bagaimana kampung juga dalam evaluasi APBKam nanti melihat anggaran PKK itu wajib ada,” tegasnya lagi.
Mengenai besaran anggaran untuk kegiatan PKK, menurut Sahuburua, ada kampung yang menganggarkan sampai Rp20 juta. Sedangkan yang paling kecil ada Rp5 juta.
“Saya sampaikan yang penting ada untuk kegiatan PKK. Jadi mereka sudah laksanakan,” pungkas Sahuburua.
Sekda Kabupaten Manokwari, Henri Sembiring, memberikan apresiasi kepada kampung yang sudah menganggarkan dana untuk kegiatan PKK.
“Belum ada instruksi bupati sudah anggarkan, berarti sudah ada satu langkah maju. Terima kasih kepada Sidey, Prafi, dan Warmare. Dan juga Manokwari Timur,” tukas Sembiring. (SM7)
