Manokwari – Pemkab Manokwari telah menetapkan sejumlah program strategis yang diharapkan dapat mengubah wajah Manokwari sebagai ibukota provinsi Papua Barat. Beberapa program tersebut sedang berjalan dan beberapa lagi sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan, program-program tersebut diusung saat Paulus Waterpauw menjadi Pj Gubernur Papua Barat.
“Kami harap apa yang sudah dirintis dapat dilanjutkan oleh Bapak Pj Gubernur,” kata Hermus, dalam pemaparannya kepada Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, yang berkunjung ke kantor Bupati Manokwari, Senin (7/11/2023) sore.
Saat itu, Temongmere didampingi Ketua TP PKK Papua Barat, Siti Mardiana, dan sejumlah pimpinan perangkat daerah Papua Barat.
Menurut Hermus, beberapa program strategis yang saat ini berjalan adalah pengembangan Bandara Rendani yang dimulai dengan perpanjangan runway, pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) Borasi, pembangunan Pasar Sanggeng, dan pembangunan Gedung Mambruk.
“Urgensi program-program strategis ini adalah sebagai ibukota provinsi Papua Barat, Manokwari adalah representasi, etalase, dan citra kemajuan Papua Barat. Sementara saat ini sebagai ibukota provinsi, Manokwari sangat tertinggal dibanding ibukota provinsi lain di Indonesia,” ungkapnya.
Selain program yang sedang berjalan, lanjut Hermus, ada program yang akan dilaksanakan lagi. Di antaranya pembangunan jembatan dan jalan alih trase dari Beringin ke Bandara Rendani, serta peningkatan beberapa ruas jalan di Manokwari.
Di samping itu, menurut Hermus, ada lagi empat program strategis yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan sudah mendapat persetujuan langsung dari Presiden. Empat program itu adalah pembangunan jembatan Jokowi Pepera 1969, pembangunan gedung PI (Pekabaran Injil) Ottow-Geissler International Convention Center di Pulau Mansinam, penataan kawasan eks kantor gubernur dan eks kantor DPR sebagai Manokwari UMKM Center, serta pembangunan beberapa stadion mini di Warpramasi.
Dalam pelaksanaan program-program tersebut, menurut Hermus, Pemkab Manokwari mengalami kendala dalam hal ganti rugi lahan. Sebab APBD Kabupaten Manokwari tidak banyak.
“APBD Kabupaten Manokwari Rp1, 4 triliun dan sebagian besar adalah mandatory spending, sudah diatur penggunaannya oleh pemerintah,” ungkapnya.
Karena itu, Hermus meminta Pemprov Papua Barat melalui Pj Gubernur Ali Baham Temongmere untuk membantu Pemkab Manokwari mewujudkan pelaksanaan program-program strategis tersebut.
“Pemkab Manokwari butuh bantuan keuangan untuk akselerasi program yang dipaparkan tadi. Pasti kabupaten lain juga butuh perhatian, tapi tolong perhatikan dulu Manokwari karena merupakan wajah provinsi Papua Barat,” tukas Hermus.
Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, mengatakan, Pemprov Papua Barat akan bersama-sama dengan Pemkab Manokwari memperjuangkan program-program yang sudah diusulkan.
“Memang semua persiapan Pemilu, sehingga pembiayaan infrastruktur dalam proses finalisasi tapi ada ruang yang bisa kota masuki untuk diwujudkan dalam bentuk bantuan keuangan,” katanya.
Temongmere menambahkan, Manokwari sebagai ibukota provinsi Papua Barat belum banyak berubah, maka akan diubah bersama-sama.
“Dan agen perubahan harus punya kekuasaan seperti gubernur, bupati, walikota dan jajaran dengan dukungan semua stakeholders,” tukasnya. (SM7)
