MANOKWARI – Bupati Manokwari, Hermus Indou, menegur anggota Satpol PP pada apel gabungan ASN di halaman kantor Bupati Manokwari, Senin (11/07/2022). Teguran disampaikan karena Bupati mendapati kantor bupati tidak dijaga Satpol PP pada malam hari.
“Setiap malam saya pantau di kantor ini tidak ada Satpol PP yang jaga,” ujar Hermus.
Jumlah anggota Satpol PP, kata Hermus, sebanyak 378 orang dan setiap bulan dibayar tapi tidak bekerja.
“Jadi uang hanya habis untuk membayar orang-orang yang tidak kerja. Saya tegaskan, kalau kantor-kantor pemerintah tidak dijaga itu semua kita kasih keluar karena kita mau dana itu dipakai untuk bangun masyarakat,” sebutnya.
Menurut Hermus, Pemkab Manokwari mengeluarkan anggaran hampir Rp70 miliar setiap tahun untuk membiaya semua tenaga honor. Jika bisa berhemat, anggaran sebanyak itu bisa dipakai untuk melakukan hal yang berguna bagi masyarakat.
“Saya berharap ini jangan terjadi. Kantor ini harus dijaga, semua kantor kita dijaga,” katanya.
Satpol PP, lanjut Hermus, akan dievaluasi khusus. Mereka yang sudah berbulan-bulan tidak melaksanakan tugas akan dikeluarkan.
“Jadi Satpol PP akan dievaluasi khusus. Yang sudah tidak berbulan-bulan ya memang dia tidak mau jadi Satpol dan tidak mau jadi tenaga honorer lagi. Jadi kita keluarkan saja,” tandasnya.
Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Manokwari, Yusuf Kayukatui, mengatakan dirinya tidak bisa memaksa anggota Satpol PP bertugas pada malam hari karena terkait dengan kesejahteraan mereka.
“Karena kalau siang mereka bisa pulang ke rumah makan, balik. Kalau malam, pulang, pulang terus. Mereka memang terima gaji, tapi makan malam yang tidak ada. Kalau gula-kopi saya tanggung jawab. Itu pun di kantor saya dan kantor bupati, tapi di OPD-OPD mana mereka bertugas pimpinan OPD harus tanggung jawab itu,” ungkapnya.
Dia menyebut jumlah Satpol PP yang aktif saat ini sebanyak 383 orang. Sebelumnya sebanyak 625 orang tapi karena masalah keaktifan, menyebabkan dirinya melakukan seleksi ulang, sehingga jumlah sekarang sebanyak 383 orang.
“Jadi kita sudah kurangi sebagian,” sebutnya.
Jumlah Satpol PP itu disebar ke kantor perangkat-perngkat daerah di Kabupaten Manokwari. Namun jumlah Satpol PP untuk setiap perangkat daerah berbeda.
“Ada yang 12, ada yang 8. Kalau paling banyak untuk tingkat distrik ada di Warmare 100 lebih,” ungkapnya lagi.
Dia mengakui dirinya sudah diingatkan oleh Bupati dan DPRD Manokwari terkait kinerja Satpol PP. Namun kendalanya adalah kesejahteraan anggota Satpol PP.
“Kan mereka belum bicara ke transportasi. Gaji satu bulan habis di transportasi kalau mereka mau full laksanakan tugas.
Kendala tersebut, katanya, sudah disampaikan kepada DPRD. Namun belum disampaikan kepada Bupati Manokwari.
“Ke Bapak Bupati saya belum pernah sampaikan hal ini,” tukasnya. (SM7)
