MANOKWARI – Kehadiran Daerah Otonom Baru (DOB) kembali mendapat penolakan dari sejumlah mahasiswa di Manokwari. Penolakan ini di lakukan melalui aksi demo, di depan gedung DPRD Provinsi Papua Barat, Selasa (16/7) pukul 11.00 WIT.
Massa yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa West Papua, dan Komite Pimpinan Kota Mnukwar, merasa bahwa pemekaran daerah otonom baru akan menghancurkan sumber daya alam dan sumber daya manusia Papua ke depan.
“Kami datang untuk menyuarakan penolakan terhadap daerah otonom baru, yang kalau ini terjadi, akan mengancam SDA dan SDM,” beber salah satu perwakilan dalam orasinya.
Hal tersebut di nilai akan berdampak pada menurunnya akses kesehatan secara terstruktur, mulai dari provinsi hingga ke kabupaten, kota dan kampung. Jika demikian, akan ada kematian orang papua yang berkepanjangan.
Tidak hanya kesehatan, namun permasalahan pendidikan yang hingga kini belum merata di atas tanah papua. Hal ini di sebabkan oleh sistem yang amburadul, yang di buat oleh para elit-elit politik.
“Akses kesehatan, dari provinsi sampai kabupaten yang belum di rasakan rakyat, yang menyebabkan tingkat kematian jadi meningkat. Pendidikan juga belum merata, karena sistem yang tidak baik, yang berdampak pada ekonomi mama papua harus berjualan dan tidur di atas sampah. Kalau sampai ada pemekaran baru, maka permasalahan ini akan terus terjadi, dan akan membunuh orang asli papua,” ujarnya.
Menanggapinya, anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Fraksi Golkar, Febry Jian Anjar dan Fraksi Otsus, Abraham Goram, menjelaskan kalau banyak hal yang telah dan sementara di dorong oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat, yakni salah satunya adalah lahirnya Perdasus tentang pemberdayaan bagi pengusaha asli papua.
Menurut Abraham, dirinya belum mendengar adanya moratorium pencabutan soal pemekaran DOB, sehingga dirinya menginginkan adanya FGD dengan menghadirkan seluruh pengambil kebijakan, guna mengkaji permasalahan tersebut, sembari berjanji akan membawah aspirasi mahasiswa ini ke rapat paripurna DPRD.
“Kami menampung semua aspirasi dan akan bawah ke sidang paripurna dewan. Beberapa hal yang telah berhasil kami dorong, salah satunya yakni perdasus tentang pemberdayaan pengusaha asli papua. Soal DOB, kami belum mendengar adanya pencabutan moratorium soal pemekaran, jadi kami sarankan untuk mahasiswa buka ruang FGD dengan menghadirkan seluruh pengambil kebijakan, untuk mengkaji permasalahan ini, ” ungkap Abraham Goram.
Aksi tersebut di kawal ketat oleh ratusan anggota kepolisian dari Polres Manokwari, yakni dari Satsabhara, dan Satbinmas. (SM3)
