MANOKWARI, – Dengan upaya bersama, angka prevalensi stunting di Papua Barat berhasil diturunkan dari 30,0 persen pada tahun 2022 menjadi 24,8 pada tahun 2023 atau terjadi penurunan 5,2 persen.
Secara nasional, Papua Barat merupakan provinsi kedua yang mengalami penurunan tertinggi setelah Nusa Tenggara Barat. Namun angka tersebut masih cukup jauh dari target 14 persen.
“Untuk menurunkan dari 24 ke 14 persen, masih ada sekitar 10 persen. Ini butuh kolaborasi yang luar biasa,” ujar Asisten II Sekda Papua Barat, Melkias Werinussa, usai mewakili Pj Gubernur Papua Barat, membuka Rakerda Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Rabu (22/5/2024).
Menurutnya, semua stakeholders harus mendukung upaya percepatan penurunan stunting supaya angka prevalensi stunting dapat diturunkan lagi.
“Sebenarnya bukan soal angka tapi angka itu kemudian menunjukkan bagaimana menyiapkan anak-anak kita ke depandepan karena kota bicara stunting. Jadi kalau kita tidak selesaikan itu bayangkan 10 atau 15 tahun ke depan anak-anak itu bagaimana,” katanya.
Untuk mempertahankan dan menurunkan angka prevalensi stunting dibutuhkan anggaran yang cukup. Menurutnya, anggaran untuk penurunan stunting tetap melalui delapan perangkat daerah yang sudah diberikan tanggung jawab.
“Kita akan kolaborasikan itu tapi kalau anggaran penurunan stunting berharap dari pemerintah saja juga tidak cukup. Karena itu, kami berharap teman-teman dari pihak swasta juga ikut berpartisipasi melalui dana CSR mereka. Satgas percepatan penurunan stunting yang sudah dibentuk juga tetap bekerja,” tandasnya.
Kepala BKKBN Perwakilan Papua Barat, Philmona Maria Yarollo, mengatakan Rakerda yang dihadiri para pengelola program serta mitra kerja BKKBN dimaksudkan guna meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.
“BKKBN tidak bisa berjalan sendiri tapi butuh kerja bersama serta dukungan dan kemitraan. Karena itu, rapat kerja daerah ini kita lakukan,” ujarnya.
Mitra kerja dimaksud, menurut Yarollo, termasuk dari pemerintah provinsi Papua Barat, TNI dan Polri, direktur rumah sakit, organisasi wanita, dan organisasi kemasyarakatan.
“Sebab kota ingin membangun kerja sama agar target capaian indikator kinerja BKKBN tercapai serta pencapaian visi besar kita yaitu bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa angka prevalensi stunting Papua Barat tahun 2023 mengalami penurunan 5,2 persen dari 30,0 persen di tahun 2022 menjadi 24,8 persen di tahun 2023.
“Jadi ada 8 dari 13 kabupaten/kota yang mengalami penurunan. Ini termasuk luar biasa karena adanya kerja bersama yang sudah berjalan dengan baik,” pungkasnya. (SM7)
