MANOKWARI – Pelatihan pembuatan kripik sukun dan krans bunga yang difasiliitasi PT. PLN (Persero) UP3 Manokwari mendapat apresiasi dari anggota DPRD Manokwari, Suriyati Faisal. Namun Suriyati meminta agar perlu ada wadah untuk menampung para peserta usai pelatihan agar ada produk yang bisa dihasilkan.
“Saya memberikan apresiasi kepada PT PLN Manokwari yang memfasilitasi kegiatan pelatihan ini melalui program CSR-nya. Tetapi saya berharap ada bentuk akhirnya. Karena kita sudah pada tahu semua bahwa Pemkab Manokwari dan sejumlah lembaga juga membuat pelatihan yang sama dengan sasaran di Sanggeng. Tapi hasil akhirnya atau outputnya dalam kita belum lihat bentuknya,” ujar Suriyati usai menghadiri pembukaan pelatihan tersebut, Senin (01/11/2021).
Suriyati mengusulkan agar Pemkab Manokwari menyiapkan wadah khusus agar bisa menampung para peserta berkreasi usai mengikuti pelatihan. Perhatian pemerintah daerah tidak boleh kepada perorangan karena dikhwatirkan tidak menghasilkan produk untuk dipasarkan.
“Harapan saya kepada pemerintah ada home industry yang mewadahi semua peserta pelatihan ini. Karena kadang-kadang habis pelatihan hilang, senyap. Bentuk kepedulian pemerintah itu saya berharap pada saat ada kunjungan tamu luar, kalau ada home industrynya bisa diarahkan supaya bisa mengenal produk yang dihasilkan para peserta pelatihan ini,” tegas Suriyati.
Menurutnya, selain sukun, potensi lain di Kabupaten Manokwari yang bisa dikembangkan juga adalah singkong dan keladi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu jeli dalam memberikan pelatihan agar tidak dilakukan pelatihan yang sama berulang-ulang.
“Pasti dia stop di sini dan ada implementasinya di masyarakat. Ibu-ibu Papua yang punya potensi ini perlu dikumpulkan dalam satu wadah seperti home industry khusus makanan ringan. Dan pemerintah perhatian dalam hal pelabelan dan pemasaran. Salah satu caranya adalah dalam setiap kegiatan produk mereka yang dibeli. Bukan beli dari tempat lain,” tegasnya lagi.
Sementara untuk pelatihan pembuatan krans bunga, menurut Suriyati, jika ingin mereka maju, maka pemerintah harus berani membeli dari para peserta pelatihan yang bisa menghasilkan produk.
“Jangan diambil dari tempat yang tidak menjadi peserta pelatihan yang dilaksanakan pemerintah. Dengan demikian ada timbal balik dari pengrajin dan pemerintah supaya ekonomi di Manokwari hidup. Jangan kita berikan pelatihan tapi tidak diiberikan semacam kontribusi dalam hal penjualan,” imbuhnya.
Terkait pembentukan wadah seperti home industry bagi peserta pelatihan, menurut Suriyati, Komisi B DPRD Manokwari akan memanggil mitranya yakni Dinas Perindagkop untuk duduk bersama mewujudkannya.
“Karena yang punya program dari perangkat daerah terkait. Kami dari DPRD mengawasi dan mewujudkan dalam sidang-sidang kita nanti,” tukasnya. (SM7)
