MANOKWARI, – Anggota DPRD Manokwari, Romer Tapilatu, angkat bicara terkait pemalangan kantor Bupati Manokwari, Senin (27/03/2023).
Menurut Romer, sesuai informasi yang diperolehnya, aksi pemalangan kantor Bupati Manokwari karena ketidaklolosan sebagai bakal calon anggota legislatif dari PDI-P.
Romer mengatakan, jika benar pemalangan kantor bupati karena alasan ketidaklolosan sebagai bakal calon anggota legislatif, maka pemalangan itu salah sasaran.
Baca Juga: BPK Diminta Tidak Jadi Faktor Penganjal Proses Pemberantasan Korupsi di PB dan PBD
Menurut Romer, jika soal pencalegan, maka yang bertanggung jawab adalah partai.
“Jika benar yang diberitakan bahwa pemalangan tadi pagi soal masalah calon anggota legislatif yang tidak masuk dalam calon PDI-P, maka seharusnya yang bertanggung jawab adalah partai yang bersangkutan beserta pengurusnya, bukan palang di kantor bupati dan kantor DPRD,” ujarnya.
Sebab, kata dia, kedua lembaga itu tidak mengurusi administrasi dan keputusan partai.
“Bupati sebagai kepala pemerintahan adalah pembina seluruh partai politik yang ada di Manokwari. Beliau sebagai Ketua PDI-P, namun kantornya berbeda dengan kantor pemerintahan, sehingga masyarakat harus mengerti dan pisahkan soal partai dan pemerintahan,” tegasnya.
Romer menambahkan, jika ada soal yang berhubungan sebuah partai, maka yang didatangi adalah kantor partai tersebut.
“Dan silahkan bicara di sana,” tukasnya. (SM7)
