MANOKWARI – Komisioner KPU Papua berinisial AM alias Adi diberhentikan sementara oleh Pimpinan, KPU Republik Indonesia. Pemberhentian ini didasarkan pada Surat Nomor:355 Tahun 2026 tentang pemberhentian sementara Komisioner KPU Papua Barat AM.
Ketua KPU Papua Barat, Francis Eduard Makabory mengatakan menghormati proses yang sedang berjalan baik masalah hukum maupun etik, sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja.
“Langkah yang sudah diambil diantaranya melaksanakan Wasnal (Pengawasan Internal) dari KPU RI Devisi Hukum, kemudian terbit surat Nomor 355 tentang pemberhentian sementara,” kata Francis Makabory.
Surat tersebut dikeluarkan Tanggal 2 Oktober tahun 2026 namun KPU Papua Barat baru menerima sekitar Tanggal 6 Oktober kemudian menyerahkan salinan Surat keputusan pemberhentian sementara kepada Adi Murad.
“Suratnya tanggal 2 Oktober 2026 dan kami sudah serahkan ke yang bersangkutan, karna diberhentikan sementara maka penggunaan aset seperti kendaraan dinas kita tarik,” kata Makabory.
Dia menjelaskan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemberhentian sementara dilakukan (lembaga) tetapi pemberhentian tetap melalui prosedur atau melalu dewan kehormatan penyelenggara pemilu DKPP.
“Nanti DKPP yang memutuskan sesuai kewenangannya dalam, pasal 155 – Pasal 159 UU Nomor 7 Tahun 2017 tetang penyelengara Pemilu. akan digelar sidang oleh DKPP,” kata Ketua KPU Papua Barat.
Dia menginformasikan sebagai pihak terkait, pihaknya telah menerima surat dari DKPP.
“Kita sudah dapat surat dari DKPP untuk sidang DKPP, karna kita juga di panggil,” katanya.
AM Alias Adi diduga melakukan perzinahan dengan TJ, keduanya digrebek oleh suami TJ di sebuah hotel di Manokwari Papua Barat. Selain proses internal saat ini juga berproses di Polresta Manokwari berkaitan dengan pidana.(SM)
