Paulus Waterpauw Sampaikan Usulan DOB Kabupaten/Kota dan Papua Barat Tengah Dihadapan Komisi II DPR RI

Papua Barat Tengah

JAKARTA, – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pimpinan derah se-Tanah Papua.

RDP itu berlangsung di ruang rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Bacaan Lainnya

Adapun pimpinan daerah se-Tanah Papua yang hadir diantaranya, Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dan Bupati Kaimana, Freddy Thie.

Bupati Freddy Thie mengungkapkan, RDP itu membahas perihal paska pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua.

“Diantaranya pembagian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah-daerah DOB. Masalah pajak fiskal, serta masalah tanggung jawab pembiayaan program beasiswa anak-anak Papua di luar negeri,” kata Freddy Thie dalam keterangan tertulisnya.

Freddy juga mengungkapkan, dalam RDP itu, Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyampaikan usulan rencana pemekaran DOB kabupaten/kota di Papua Barat serta pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah.

“Di antaranya terkait rencana pemekeran Kabupaten Arguni, Kabupaten Teluk Etna dan Kabupaten Yamor,” beber Bupati Freddy.

Menurutnya, sebagai kepala daerah di Kaimana, dirinya menyambut baik rencana tersebut.

Terlebih tiga daerah yang rencana dimekarkan itu, saat ini masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kaimana.

Baca Juga: Inilah 5 Jenderal Polisi Kelahiran Papua, Yang Terakhir Gubernur

“Tentu sebagai Kepala Daerah saya berharap dengan adanya rencana usulan pemekaran DOB di Kaimana mendapat restu dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat baik itu tokoh adat, agama, perempuan, pemuda dan lain-lain,” ujarnya.

Menurut Freddy, pemekaran DOB khususnya di Kaimana akan meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemekaran DOB di Kaimana harus menjadi agenda pemerataan pembangunan serta percepatan pelayanan terhadap kesejahteraan masyarakat kedepannya,” pungkasnya.(*)

Pos terkait