MANOKWARI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Papua Barat menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dengan khidmat. Dalam momentum ini, partai berlambang banteng moncong putih tersebut menegaskan kembali komitmen untuk terus bergerak dan berjuang demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat.
Upacara yang dihadiri oleh jajaran pengurus, kader, simpatisan, serta sayap partai dari DPD, DPC Manokwari dan Pegunungan Arfak ini menjadi panggung penegasan visi kerakyatan PDI Perjuangan.
Bertindak selaku Inspektur upacara Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat, Markus Waran, Komandan upacara, Jhoni Muid yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Manokwari. Teks proklamasi dibacakan anggota DPR Manokwari Trisep Kambuaya dan Pembukaan UUD 1945 dibacakan Nakeus Muid selaku ketua DPC PDI Perjuangan Pegunungan Arfak.
Dalam amanatnya, Ketua DPD PDI Papua Barat, Markus Waran kembali menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk memperjuangan kesejahteraan rakyat walaupun saat ini berada di luar pemerintahan.
“Kita berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Berjuang untuk masyarakat yang ada di kampung-kampung, di dusun-dusun. Kita berjuang untuk mereka,” pesannya.
Di momen HUT ke-81 RI, kata Waran harus dimaknai sebagai refleksi atas perjuangan para pendiri bangsa. Ia mengingatkan seluruh kader tentang peran sentral Ir. Soekarno sebagai proklamator dan pencetus kemerdekaan yang berhasil mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Menurutnya, pemikiran besar Bung Karno harus menjadi kompas moral bagi para kader dalam menghadirkan program yang berpihak pada rakyat kecil di Papua Barat.
“Melalui upacara HUT ke-81 RI, kita saling mengenal dan memperkuat kebersamaan dalam rangka merebut kekuasaan politik untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Ia berpesan kepada seluruh kader agar menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan dan program pemerintah seperti program MBG, koperasi merah putih dan pengembangan sumber daya manusia hingga kebijakan anggaran pemerintah.
“PDI Perjuangan saat ini berada diluar pemerintahan. Kita harus kritisi jika program tidak sesuai seperti MBG, Koperasi Merah Putih dan program strategis nasional, termasuk pemotongan anggaran yang berdampak terhadap pelayanan dan pembangunan untuk masyarakat,” tegasnya. (SM)
