MANOKWARI – BPJS Kesehatan Cabang Manokwari berkolaborasi dengan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Cabang Manokwari Tahun 2025 untuk memastikan mutu layanan dan efisiensi pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di rumah sakit berjalan berkelanjutan.
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan organisasi profesi kesehatan seperti IDI, PDGI, PPNI, IAI, serta IBI. Ketua TKMKB Cabang Manokwari, dr. Lussy Natalia Hendrik, Sp. S. M.Biomed, menegaskan pengendalian mutu dan biaya tidak dimaksudkan untuk menurunkan kualitas layanan, melainkan memperkuat kolaborasi antar pihak agar rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti secara optimal.
“Melalui pertemuan hari ini, kami berharap seluruh pihak dapat memberikan masukan sehingga rekomendasi yang disusun merupakan hasil kesepakatan bersama dan dapat kami tindaklanjuti. BPJS Kesehatan diharapkan menjadi wadah koordinasi dalam mendorong perbaikan mutu pelayanan dirumah sakit agar kasus-kasus serupa tidak terulang.
Rekomendasi yang dihasilkan ini akan menjadi catatan penting dan disampaikan kepada pihak rumah sakit sebagai dasar perbaikan kedepannya,” jelasnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, dr. Dwi Sulistyono Yudo menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang hadir. Ia menilai bahwa dengan kehadiran dan kontribusi aktif para pihak dapat mencerminkan kuatnya komitmen dan sinergi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
Dwi juga menegaskan kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keseimbangan antara pengendalian biaya dan peningkatan mutu layanan.
“Kami mengapresiasi kehadiran seluruh pihak, khususnya tim TKMKB Cabang Manokwari dari berbagai organisasi profesi. Keberhasilan program JKN merupakan hasil sinergi bersama. Melalui peran TKMKB, pengendalian pembiayaan diperkuat agar tepat sasaran, sekaligus memastikan agar mutu pelayanan tetap terjaga secara konsisten,” pungkas Dwi.
Lebih lanjut, Dwi menegaskan melalui pertemuan tim TKMKB saat ini diharapkan mampu memberikan kebijakan dan langkah strategis yang lebih terarah dalam pengendalian mutu layanan kesehatan di masyarakat, khususnya wilayah Papua Barat, agar pelayanan yang diberikan semakin berkualitas dan merata.
“Kami berharap pelaksanaan program JKN dapat berjalan secara efektif dan efisien. Program JKN merupakan tanggung jawab bersama, sehingga setiap pihak memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan apabila terjadi ketidaksesuaian. Apa yang kita sepakati hari ini adalah bentuk komitmen bersama. Komitmen ini penting untuk menjaga kesinambungan program JKN sekaligus memastikan kualitas pelayanan kepada peserta tetap terjaga dengan baik,” tutupnya. (SM)
