MANOKWARI – Dialog Interaktif dengan tema Ekonomi Politik sebagai akar masalah di Papua digelar di Manokwari, Sabtu (04/12/2021).
Dialog dipandu Jimmy Liusanda dengan menghadirkan narasumber, Kepala Biro Pemerintahan mewakili Gubernur Papua Barat, Pembela HAM di Tanah Papua, Yan Cristian Warinussy, Tokoh Perempuan Papua Anike Sabami, Perwakilan MRPB dan Direktur Lokataru, Haris Azhar.
Dalam dialog yang digelar sejak pukul 10.00 – 17.00 WIT dihadiri perwakilan Masyarakat Adat, Dewan Adat Papua, Lembaga Adat Papua serta Komite Nasional Papua Barat KNPB dan juga aktivis Perempuan Papua dan wakil dari MUI serta organisasi masyarakat.
Sayang, Dialog yang digagas LBH dengan tujuan menghadirkan semua pihak membicarakan persoalan Papua di Manokwari itu tidak dihadiri oleh unsur TNI dan Polri serta Gubernur dan DPRD Otsus.
Direktur YLBH Sisar Matiti, Yohanis Akwam mengatakan harapan besarnya agar kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Papua Barat.
“Saya berharap sekali Gubernur Papua Barat hadir, saya juga berharap DPRD Otsus juga harus hadir. Karena ini adalah sebuah modul yang kami anggap kebutuhan pikiran,” kata Yohanis Akwam.
Dia menyebutkan saat ini ketika menjelang natal, masih ada OAP yang mengungsi di hutan.
“Kami hanya menyediakan sebuah ruang, YLBH tidak ada urusan nanti siapa yang akan jadi Gubernur, Bupati atau Walikota di 2024. Ketika bicara dalam konteks hak asasi manusia tidak boleh ada yang bertindak untuk menghakimi, karena kita berada pada sebuah mekanisme,” tuturnya.
“Dialog ini dari berbagai kelompok yang hadir sudah cukup representatif, kelompok agama, kelompok masyarakat, organisasi pemuda bahkan juga dari organisasi yang menyatakan diri ingin keluar dari NKRI,” tuturnya.
Direktur Lokataru, Hari Azhar dalam dialog interaktif mengatakan, Hutan Papua banyak hal yang ada di dalamnya.
“Ketika kita bilang hutan anda jangan kebayang soal hijau, tetapi ada kekayaan didalamnya. Ada satwa liar, dalam hukum internasional qda standar perlindungan satwa liar. Untuk jenis burung satwa paling banyak di dunia salah satu di Papua,” kata Haris Azhar.
“Ini saya baru bicara burung saja, di Papua dan Sulawesi. Dibawahnya itu ada tambang, mineral, tembaga, emas, uranium. Nah ini lahan masih kosong, dari sisi izin dan ngak gampang juga antara mereka yang ingin masuk mengambil kekayaan di Papua mereka sikut-sikutan,” ungkap Direktur Lokataru dalam acara dialog.
Haris mengungkap bahwa ada jejaring yang juga ikut bekerja, angkutanya, jalanan dan yang nakuti-nakuti warga.
“Sebetulnya ini gaya yang sudah ada dilapangan kita paham tapi ini ndak pernah diangkat, kita disibukan dengan darah, tembakan dan nyawa yang melayang, hilang. Ngak cukup energi kita atau kita ngak mau membahasakan. Kalau orang papua ngak mau jadi orang Aborigin atau orang Indian yang hanya segelintir orang. Anda mau seperti itu?” ujarnya.
Kata Haris, Unisco mengatakan di Papua setiap tahun hilang dua sampai tiga bahasa lokal, sebab generasi di Papua sudah malu menggunakan bahasa daerah di Papua.
Sementara Agustinus Rumbino, mewakili Gubernur Papua Barat mengatakan pihaknya bekerja dalam sistem tata negara yang sudah di batasi oleh regulasi, sehingga dari tingkat Presiden hingga Kepala Desa bekerja berdasarkan aturan
“Dengan aturan itu maka banyak hal yang mempersempit ruang kita. UU tentang Pemerintahan Daerah lebih banyak dibuat di Jakarta tanpa melihat kondisi yang ada di Papua,” ujar Rumbino
Direktur LP3BH, Yan Cristian Warinussy yang juga hadir sebagai narasumber mengatakan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak bisa diselesaikan secara adat.
“Persoalan yang kita bicara ini berkaitan dengan pelanggaran HAM, baik masa lalu maupun masa kini. Negara Indonesia ini Negara Hukum menurut saya itu hebat, dia punya mekanisme yang menetukan ini yang pelanggaran HAM ini yang bukan pelanggaran HAM,” tuturnya.
Dalam dialog Interaktif, berbagi pertanyaan dan masukan serta saran dari peserta sebagai bentuk partisipasi mengalir kemudian dijawab oleh para narasumber.
Salah satu peserta dalam kegiatan Dialog Interaktif, Alex Nekenem Ketua KNPB Mnukwar mengatakan Orang Papua bicara merdeka baru diberikan Otonomi khusua (Otsus) artinya Otsus bukan solusi bagi Orang Papua
“Otsus ini untuk mempertahankan kekuasaan dan mengeruk sumber daya alam di Papua” kata Nekenem.
“Sumber Dana Otsus itu dari mana, kemudian Indonesia untuk mengganti dana dari Negara Donatur itu pakai apa. Apakah SDA Papua ini akan dikuras untuk menggantikan dana Otsus,” tanya Alex Nekenem.
Dialog yang digelar berjalan dengan lancar sampai selesai. (SM)
