Sosialisasi Penyusunan Usulan Program dan Kegiatan Bersumber dari APBN Hasilkan Lima Poin Rekomendasi

Manokwari – Sosialisasi tata cara penyusunan usulan program dan kegiatan yang bersumber dari APBN yang digelar Pemkab Manokwari telah ditutup, Selasa (26/3/2024).

Sosialisasi itu menghasilkan lima rekomendasi yang disampaikan pada penutupan sosialisasi.

Bacaan Lainnya

Lima rekomendasi yang dibacakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manokwari, Yan Ayomi, antara lain pembentukan Pokja usulan dana yang bersumber dari APBN di lingkup Pemkab Manokwari, tersedianya dana bagi organisasi perangkat daerah guna mempersiapkan dokumen pendukung serta dokumen usulan program dan kegiatan yang bersumber dari APBN, evaluasi penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBN wajib dilaksanakan setiap awal tahun.

Rekomendasi selanjutnya adalah pembentukan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan di lingkup Pemkab Manokwari serta yang kelima pembentukan tim penerapan standar pelayanan minimal (SPM) daerah kabupaten Manokwari.

Salah satu narasumber sosialisasi yakni Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Seksi Wilayah I Subdirektorat Kelautan dan Perikanan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Didi Untung Wijayadi, senang dapat membantu Pemkab Manokwari.

“Semoga semangat saya tertular kepada bapak-ibu karena saya melihat masih banyak masyarakat yang belum terlayani standar pelayanan minimum,” katanya.

Saat menutup kegiatan tersebut, Asisten I Sekda Manokwari, Wanto, berharap para peserta memperoleh pemahaman terkait tata cara penyusunan program dan kegiatan yang bersumber dari APBN.

“Alangkah percuma kalau duduk dua hari pulang tidak punya apa-apa. Dari kosong pulang juga kosong, jangan sampai,” katanya.

Baca Juga:  Dukung Kelancaran Pemilu, Pemkab Manokwari Serahkan Bantuan Hibah Barang kepada KPU Manokwari

Wanto pun berharap setelah kegiatan sosialisasi itu, perencanaan dan anggaran bisa sinkron karena usulan program butuh biaya.

“Kalau tidak dibiayai, maka duduk dua hari ini nol alias zonk. Jangan sampai itu terjadi. Penganggaran dan perencanaan haeus sinkron supaya perangkat daerah semangat menyusun program dan usulan,” tukasnya. (SM7) 

Pos terkait