Pemkab Manokwari Terima Penilaian Baik Pada Indikator Ketepatan Alokasi APBD Fungsi Ekonomi

Bupati Manokwari Merima Pemberian Penilaian Baik Pada Indikator Ketepatan Alokasi APBD Fungsi Ekonomi-(Foto:SM)

MANOKWARI – Pemberian penilaian baik pada indikator ketepatan alokasi APBD fungsi ekonomi diberikan kepada daerah-daerah yang mengalokasikan anggaran sesuai dengan mandatory penyusunan APBD Kabupaten/Kota dan efektifitas yang dihasilkan dari pengalokasiaan anggaran tersebut.

Salah satu kabupaten yang menerima penilaian tersebut yaitu Pemerintah kabupaten Manokwari. Dimana penilaian ini diberikan karena Pemerintah Kabupaten Manokwari mengalokasikan anggaran yang relatif lebih besar dibanding dengan 56 daerah lainnya di dalam klaster I.

Bacaan Lainnya

Besarnya proporsi APBD per kapita untuk fungsi tersebut pada 2018 mencapai 9,3 persen, lebih tinggi dari rata-rata dalam klasternya sebesar 7,4 persen.

Efektifitas capaian alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Manokwari  dapat diuraikan melalui beberapa variabel indikator makro ekonomi sebagai berikut:

  1. Secara umum jumlah alokasi belanja langsung sudah sesuai mandatori didalam penyusunan anggaran. Jika dibandingkan dengan belanja tidak langsung belanja langsung APBD Kab Manokwari sejak tahun 2016-2018 rata-rata meningkat 9,6 persen. Kondisi ini menunjukkan perhatian yang cukup besar pada pengalokasian anggaran pada belanja program strategis khususnya pada kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita, pelatihan-pelatihan pada bidang ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang pada akhirnya akan bermuarah pada penurunan angka kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran.
  2. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Manokwari sejak tahun 2016-2018 berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional. Tahun 2016 tercatat sebesar 7,24 Persen menjadi 6,37 Persen pada tahun 2018. Penurunan pada tahun 2018 disebabkan karena kontraksi dari melemahnya perdagangan dunia, namun Kondisis ini dianggap masih sangat baik karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari masih diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang mana pada tahun 2018 tercatat sebesar 5,2 Persen.
  3. Pada tahun 2018 inflasi daerah kabupaten Manokwari tercatat sebesar 0,27 Persen, atau paling rendah nomor dua dari bawah dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kebijakan pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah dan kebijakan anggaran pada sektor perikanan sebagai komoditas tertinggi yang memicu inflasi juga turut berpengaruh pada sektor tersebut.
  4. IPM Kabupaten Manokwari Tahun 2018 tumbuh 0,71 persen, pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2017. Selama 2015-2018, IPM Kabupaten Manokwari mencatat pertumbuhan rata-rata per tahun 0,8 Persen. Kondisi ini secara langsung menggambarkan peningkatan tiga variabel yang menjadi indikator perhitungan IPM yaitu 1) Angka harapan Hidup saat lahir sejak tahun 2015-2018 rata-rata tumbuh 0,25 persen per tahun 2) Harapan lama sekolah sejak tahun 2015-2018 rata-rata tumbuh 1,36 persen per tahun dan rata-rata lama sekolah/RLS tahun 2015-2018 rata-rata tumbuh 1,23 persen pertahun. 3) Pengeluaran per kapita, sejak tahun 2015-2018 rata-rata tumbuh 1,23 persen per tahun.
  5. Kebijakan yang cukup efektif pada sektor ekonomi juga ditunjukkan pada kebijakan penganggaran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tercatat dalam tiga tahun sejak tahun 2016-2018 PAD Kabupaten Manokwari naik rata-rata sampai dengan 44,95%. Pada tahun 2016 tercatat sebesar 66,11 Milliar menjadi 90,85 Milliar pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 sampai dengan penetapan APBD perubahan di rencanakan mencapai 102.05 Milliar. PAD menujukkan derajat kemandirian daerah, peningkatan PAD artinya Kabupaten Manokwari relatif mengurangi ketergantungan terhadap belanja yang bersumber dari dana perimbangan.
  6. Angka kemiskinan di Kabupaten Manokwari sejak tahun 2014-2018 rata-rata turun 3,7 Persen. Pada tahun 2014 tercatat sebesar 56.720 penduduk miskin menjadi 37.703 ribu penduduk miskin pada tahun 2018 atau sebesar 22,21 persen dari jumlah penduduk.
  7. Variabel lain yang menjadi indikator keberhasilan pada klaster ekonomi yaitu penurunan angka pengangguran, pada tahun 2016 angka pengangguran di Kabupaten Manokwari tercatat sebesar 6,58 Persen menurun menjadi 4,88 persen di tahun 2018.
Baca Juga:  Rajut Kerukunan Umat Beragama, TNI Polri, Forkopimda dan FKUB Deklarasikan Ini

Terkait hal ini, Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan mengatakan penilaian tersebut merupakan prestasi yang sangat membanggakan dimana dalam memimpin Kabupaten Manokwari telah banyak penilaian serta penghargaan untuk OPD maupun Pemkab Manokwari baik dari Provinsi dan Pusat yang positif.

“Luar biasa untuk penilaian baik yang diberikan. Pastinya bangga namun tidak berpuas diri. Kinerja serta pelayanan akan terus ditingkatkan untuk Manokwari yang lebih baik lagi,” tandasnya. (*)

 

Pos terkait