MANOKWARI – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat distrik merupakan momentum untuk menjaring aspirasi masyarakat yang akan disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2023. Musrenbang distrik juga merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Mengingat pentingnya forum Musrenbang ini, saya minta kepada kita yang hadir umumnya para perwakilan kampung maupun stakeholders terkait termasuk anggota dewan di daerah pemilihan Warmare dan Prafi untuk bersama-sama menentukan program dan kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat,” ujar Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo, ketika membuka Musrenbang Distrik Warmare dan Prafi, di Gedung Lodewijk Mandatjan SP-4, Rabu (23/03/2022).
Mengingat penginputan di aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daeraah (SIPD) diperlukan data yang lengkap, Budoyo meminta agar usulan yang disampaikan mencantumkan lokasi yang jelas, target volume, disertai dengan pagu anggaran indikatifnya.
Budoyo juga meminta anggota dewan yang hadir untuk mencermati setiap usulan dalam Musrenbang untuk disinkronkan dengan hasil reses. Dengan demikian, kedua aspirasi masyarakat itu sejalan dan mengarah pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2021-2026.
Pada kesempatan tersebut, Budoyo juga mengingatkan pimpinan perangkat daerah, kepala distrik, dan kepala kampung untuk mengoptimalkan prencanaan dan memanfaatkan anggaran pembangunan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu, pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran dan memenuhi ekspektasi masyarakat.
“Kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta stakeholders terkait dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan dukungan, masukan, dan mengawal proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan,” pungkas Budoyo.
Kepala Distrik Prafi, Muhammad Ali Syamsul, meminta para kepala kampung untuk membuat skala prioritas pembangunan untuk diusulkan dalam Musrenbang distrik.
“Jadi saya mohon kita duduk bersama untuk musyawarah mana yang akan kita lakukan dulu,” katanya.
Dia juga berharap para kepala kampung menyinkronkan dan menyinergikann program dengan program perangkat daerah. Dia juga meminta agar usulan yang disampaikan disertai dengan data dan fakta.
“Usulan jangan banyak-banyak. Kalau usulan bisa dilaksanakan dengan dana desa/kampung, laksanakan dengan dana desa. Kalau yang tidak bisa dengan dana desa dibawa ke distrik dan ditindakoanjuti OPD. Usulan itu harus didukung data dan fakta. Jangan sembarang usul,” tandasnya. (SM7)
