WAISAI, RAJA AMPAT – Tindak lanjut rangkaian workshop dan FGD pembahasan sejak 2024, Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Raja Ampat mulai membahas isu-isu strategis multipihak dan perwakilan seluruh pemangku kepentingan yang dilaksanakan di Aula kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Raja Ampat, Kamis (27/8/2026).
Sambutan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana melalui tayangan video menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang hadir dan berkontribusi dalam Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Raja Ampat, dimana menurutnya merupakan wadah strategis Raja Ampat untuk membahas program-program yang berfokus pada konsep berkelanjutan yang nantinya alam meningkatkan daya saing destinasi dengan tetap menghormati identitas Raja Ampat.
“Karena keberhasilan destinasi membutuhkan peran aktif kemitraan yang erat,” ujar Menpar RI.
Sementara itu, Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan mengatakan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah berupaya menjaga kelestarian alam khususnya laut Raja Ampat melalui regulasi, penerapan daya dukung wisata, dan kode etik pariwisata, namun upaya ini memerlukan keterlibatan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama, dimana atas dasar kebutuhan tersebut, Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Raja Ampat dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Raja Ampat untuk sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi multipihak antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, lembaga konservasi, komunitas adat, dan media.
“Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi atas terbentuknya forum ini, karena keberadaannya tentu akan sangat mendukung Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dalam mewujudkan visi Raja Ampat Bangkit dan Produktif Menuju Masyarakat Sejahtera, melalui sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat,” jelas Wabup.
Sepuluh isu strategis yang menjadi fokus pembahasan yakni; Tata kelola, Daya Dukung, Ekologi, Tata ruang, Infrastruktur, Masyarakat Adat, Ekonomi lokal, Produk wisata, Data dan monitoring, serta Sumberdaya manusia. Dengan tiga isu prioritas yang akan difokuskan pada satu tahun pertama adalah Tata kelola, Masyarakat adat dan Ekonomi lokal. (SM14)
