MANOKWARI – Kabar tak enak menyeruak di tengah upaya pemerintah mengurangi dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat miskin. Belakangan, terungkap terdapat ASN yang menerima bantuan social (bansos) dari Kemensos, bukan di satu daerah saja namun hampir di semua daerah di Indonesia.
Ini juga terjadi di Pemkab Manokwari. 300 Aparatur sipil negara (ASN) atau PNS Pemkab Manokwari terindikasi menerima bantuan tersebut.
Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Muhamad Mansyur saat diwawancarai. Ia mengungkapkan saat ini 300 ASN tersebut sudah tidak lagi menerima Bansos.
“Iyaa, yang disampaikan Ibu Menteri Sosial kami tidak menolak, ada ASN Manokwari yang menerima Bansos tapi sekarang sudah tidak terima lagi,” ungkapnya.
“Ceritanya mereka mendapat bantuannya sebelum menjadi ASN. Setelah ketahuan mereka kita degradasi. Kita coret namanya memang ada yang bergejolak namun ada juga yang menerima dengan baik. Yang bergejolak sempat memprovokasi yang lain bahwa Dinas Sosial dan Bank mencoret dan memblokir mereka namun sudah kami jelaskan,”sambungnya.
Mansyur juga membantah Dinsos Manokwari kecolongan. Menurutnya, hal ini merupakan kelambatan dari pendamping dalam menyampaikan informasi.
“Tidak kecolongan, tapi pendamping yang lambat memberikan info bahwa mereka-mereka ini sudah jadi ASN,” jelasnya.
Terkait jumlah yang diterima ASN penerima bansos ini, Mansyur mengatakan bervariasi.
“Jumlah keseluruhan saya belum tahu, tapi kalau PKH yang diterima bervariasi sesuai komponen, kalau SD sebesar Rp900 ribu kalau SMP Rp1.5 juta,” ujarnya.
Ia memastikan penerimaan dana bansos ASN tidak akan terjadi tahun ini karena data akan dperketat.
“Pasti akan ketahuan saat didata, kerjanya dimana, nama siapa. KK Jadi tidak akan ada ASN yang terima bansos, ” tandasnya. (SM)
