JAKARTA, – Bank Dunia merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia supaya mengubah acuan tingkat garis kemiskinan yang diukur melalui paritas daya beli atau purchasing power parity.
Menurut mereka, seharusnya garis kemiskinan di Indonesia diukur dengan paritas daya beli melalui besaran pendapatan sebesar US$ 3,20 per hari, bukan dengan ukuran yang pemerintah gunakan sejak 2011 sebesar US$ 1,9 per hari.
Merespons itu, Sri Mulyani mengatakan, ukuran garis kemiskinan yang disarankan Bank Dunia itu belum bisa menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Selain itu, jika ukuran garis kemiskinannya di naikkan malah menyebabkan 40% masyarakat malah tergolong orang miskin.
“Ibu Satu Kahkonen (Country Director World Bank Indonesia) katakan di speechnya ketika anda dapat menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol tapi garis kemiskinan anda adalah US$ 1,9, anda harus gunakan US$ 3. Seketika 40% kita semua menjadi miskin,” kata Sri Mulyani dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assessment di The Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Sri Mulyani menganggap, ukuran itu tidak bisa seketika digunakan di tanah air karena, salah satunya masing-masing wilayah di Indonesia memiliki struktur harga yang berbeda satu sama lain. Sehingga, pengeluaran masyarakat untuk hidup berbeda satu dengan yang lain.
“Karena bahkan saat anda berpergian saat Ramadhan, mudik Lebaran, seperti saya ke Semarang dan berkeliling menikmati restoran lokal, harganya sangat murah, ini di Semarang salah satu kota besar. jika ke tempat yang lebih rendah akan lebih murah,” tuturnya.
Oleh sebab itu, ia menganggap, ukuran yang dijadikan acuan Bank Dunia itu harus ditelaah lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian domestik. Lagipula, ukuran yang ditetapkan Bank Dunia itu kata dia pemberlakuannya secara global.
“Andakan menggunakan US$ 3 secara global. Tapi ya, saya akan minta Pak Elan (Chief Policy Working Group Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K) untuk menjawab pertanyaan itu,” ucap Sri Mulyani
Baca Juga: Silakan Cek di Sini! Ada 2.000 Lebih Lowongan Kerja, Rekrutmen Bersama BUMN Resmi Dibuka
Elan Satriawan menambahkan, sebetulnya tak masalah jika indikator garis kemiskinan Bank Dunia itu digunakan, apalagi juga sudah digunakan untuk negara-negara berpendapatan menengah. Tapi ia mengingatkan Indonesia juga memerlukan garis kemiskinan sendiri yang bisa mengidentifikasi profil masyarakatnya.
“Indonesia perlu punya national proverty line yang bisa diidentifkasi, mengukur kemiskinan yang lebih baik, konsisten, across region, provinsi maupun kabupaten kota,” tuturnya.
Yang jelas, ia memastikan, pemerintah kini juga tengah memperbaiki angka garis kemiskinan yang sudah lama digunakan pemerintah itu. Diantaranya melalui pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh BPS.(*)
