MANOKWARI – Gerakan Aliansi Papua Barat (AMPB) turun jalan membagikan sedikitnya 1000 selebaran berisikan dukungan terhadap pemerintah Indonesia, terkait keberlangsungan Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua.
Dalam aksi ini, beberapa spanduk juga di bentangkan yang berisikan Revisi UU Otsus Nomor 21 tahun 2001, Otsus Lanjutkan, dan NKRI Harga Mati di Tanah Papua.
Ketua Aliansi Masyarakat Papua Barat dalam orasinya, menegaskan kalau aksi yang dilakukan ini sama sekali tidak ada kepentingan dengan kelompok manapun. Sebab tidak dapat di pungkiri bahwa adanya Otsus sangat memberikan kontribusi dan perubahan bagi masyarakat Papua. Sehingga patut diberikan apresiasi kepada pemerintah pusat, dalam hal pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
“Gerakan ini tidak ada tendensi apa-apa. Tidak juga berkaitan dengan politik. Ini dukungan murni kami kepada pemerintah Indonesia,” teriak Anton Worabay, Senin (8/2/2021)
Teriakan yang sama juga datang dari salah seorang anggota massa aksi. Bahwa Pancasila dan UUD 1945 menjadi pemersatu anak bangsa di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Oleh karena itu harus di junjung tinggi nilai-nilai dasar Pancasila dan seluruh kebijakan pemerintah.
“Kami rakyat Indonesia yang berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945. Pembagian selebaran ini bukti dukungan kami sebagai warga negara Indonesia kepada pemerintah yang telah memberikan Otsus bagi kami di tanah Papua. Terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo,” tambah Jalil Lambara.
Turut ikut dalam orasi tersebut Ketua Harian Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat, Franky Umpain. Franky mengajak masyarakat untuk berfikir positif. Banyak perubahan yang dialami di tanah Papua, mulai dari jabatan kepala daerah hingga perbaikan mutu pendidikan bagi orang asli Papua.
“Sebagai anak Papua, kami berbangga dan berterimakasih kepada pemerintah. Dari masa orde baru sampai reformasi, kita mendapat perbaharuan untuk memajukan orang asli Papua dengan adanya Otonomi Khusus. Kita tidak boleh munafik dan jujur Otsus sangat berdampak dan memberi solusi kepada masa depan anak Papua, ada Bupati, Gubernur, dan banyak anak Papua yang sekolah di luar,” tegas Ketua Harian LMA Papua Barat Franky Umpain.
Setelah melakukan orasi dan pembagian selebaran, Aliansi Masyarakat Papua Barat dengan sendirinya membubarkan diri. (SM3)
