MANOKWARI – Mantan anggota DPR sekaligus tokoh masyarakat Manokwari, Jhon Dimara, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Pemerintah Kabupaten Manokwari atas langkah positif yang diambil dalam melakukan penertiban lapak-lapak tempat jualan pinang yang dikelola oleh Mama-Mama Papua.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah penting demi mewujudkan Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat yang tertata indah
Jhon Dimara menekankan bahwa penertiban ini tidak hanya menyasar kawasan di sepanjang jalan kota, tetapi juga mencakup wilayah S.O.S.A, S.P.G, dan kompleks perkantoran Papua Barat.
Ia menyadari bahwa lapak-lapak tersebut merupakan tumpuan mata pencaharian dan sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Meski demikian, ia meyakini bahwa pemerintah tidak mengambil kebijakan ini secara sembarangan tanpa mempertimbangkan nasib warga yang bergantung pada tempat berjualan tersebut.
“Saya percaya pemerintah pasti telah memikirkan solusi dan akan memberikan kompensasi atau penggantian bagi Mama-Mama Papua yang merasa kehilangan tempat usaha akibat penertiban ini. kebijakan yang perlu kita pahami bersama dan dukung sepenuhnya,” ujar
Selain memberikan dukungan, Jhon juga menyampaikan saran agar penertiban tidak berhenti di lokasi tersebut saja.
Ia menyoroti maraknya tempat berjualan yang tumbuh pesat bagai jamur di sepanjang Jalan Baru, kawasan Arfai, hingga wilayah Borobudur dan Sanggeng, yang dinilai mulai mengganggu ketertiban dan kelancaran jalan.
Ia berharap setelah pelaksanaan Pesparawi Nasional, pemerintah kembali mengambil langkah penertiban yang lebih menyeluruh di titik-titik tersebut agar penataan kota berjalan seimbang dan adil, tidak hanya terfokus pada satu kelompok masyarakat saja.
Selain itu bahwa terkait solusi jangka panjang, kami menyarankan agar pemerintah segera membentuk tim khusus untuk melakukan sosialisasi kepada para pedagang, terutama penjual sayur mayur dan hasil kebun.
Ia menunjuk pasar yang telah dibangun pemerintah di samping atau belakang Kantor Lurah Borobudur yang dinilai memiliki kapasitas cukup memadai, serta Pasar Sanggeng yang sudah beroperasi penuh, sebagai lokasi relokasi yang tepat. Sarana ini, menurutnya, sudah disiapkan pemerintah dan tinggal dioptimalkan melalui sosialisasi agar masyarakat tahu dan mau memanfaatkannya.
Mengenai pembangunan fasilitas lapak usaha yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (OTSUS) Provinsi Papua Barat, Jhon menilai ini adalah langkah baik dari pemerintah provinsi
“ Kami berharap telah ada komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten terkait penataan ruang kota ini,”katanya
Jhon mengajak seluruh pemangku kepentingan dan warga masyarakat Manokwari untuk tetap optimis, mendukung kebijakan pemerintah, serta bersama-sama memberikan masukan agar penataan kota dapat berjalan maksimal, tertib, dan tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (SM)
