MANOKWARI – Pada Selasa (21/02/2022), Bupati Manokwari, Hermus Indou didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Manokwari mengadakan kunjungan kerja, silahturahmi, dan studi banding ke Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan kunjungan Bupati Hermus melakukan pertemuan di ruang rapat Gubernur Jawa Tengah dan diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, didampingi Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas DPMPTSP, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Manokwari, Hermus Indou, menyampaikan bahwa pertemuan itu sebagai ajang silaturahim antar-sesama kepala daerah sekaligus ingin memperkenalkan Kabupaten Manokwari kepada Gubenur Jawa Tengah.
Menurut Hermus, berbicara menengenai Provinsi Jawa Tengah, banyak sekali hal positif yang dilihat serta banyak penghargaan yang terlah dicapai di antaranya terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK. Selain itu, ada perbaikan kualitas, membangun kesadaran diri melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan target. Jika selama ini pemerintah daerah hanya berorientasi menciptakan good government harus diubah menjadi clean government karena clean government-lah yang diharapkan masyarakat saat ini.
“Melihat apa yang telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk menciptakan clean government, memang berat karena bakal berhadapan dengan oknum dan nafsu pribadi. Terlebih saat ini ruang-ruang tindak koruptif juga semakin mengikuti perkembangan zaman era digital. Untuk itu, kami berharap bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman selama Bapak Gubernur menjabat, sehingga menjadi bekal bagi kami untuk melaksanakan dan menerapkannya dalam menjalankan tugas,” ujar Hermus.
Menanggapi itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan yang perlu diketahui dari Jawa Tengah adalah visi besarnya yaitu amenuju Jateng Sejahtera dan Berdikari ” Tetep Mboten Korupsu, Mboten Ngapusi”. Untuk mendukung visi dan misi tersebut, kata Ganjar, yang perlu dilakukan adalah percepatan Reformasi birokrasi yang dinamis.
“Yang kami lakukan di antaranya maturitas SPIP. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern
pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern,” ujarnya.
Selain itu, laporan keuangan dan aset SMA/SMK, SLB yaitu tata keuangan di sekolah yang baik. Akuntabilitas kinerja yang meliputi audit, review, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.
Tata kelola keuangan daerah, peningkatan kapabilitas yang merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata kelola, proses bisnis, manajemen dan SDM APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Di samping itu, pencegahan korupsi.
Sementara, dalam upaya pencegahan korupsi, menurut Ganjar, yang dilakukan adalah pembangunan komitmen, penyusunan kebijakan pencegahan korupsi, integrasi sistem melalui pembangunan e-Gov dengan melibatkan mayarakat, pembangunan sumber daya manusia berintegritas, pendidikan anti korupsi, dan implementasi kebijakan pencegahan korupsi. (SM)
