MANOKWARI – Pada tahun 2019 ada banyak keberhasilan yang dicapai Pemkab Manokwari dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan cukup banyaknya pengakuan dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kabupaten Manokwari.
“Puncaknya adalah telah terselesaikannya laporan keuangan Pemkab Manokwari Tahun Anggaran 2019 tepat waktu dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI meskipun dalam kondisi pandemik Covid-19,” ujar Sekda Kabupaten Manokwari, Aljabar Makatita, ketika menyampaikan sambutan Plh. Bupati Manokwari, Edi Budoyo, pada penutupan sidang paripurna DPRD Manokwari dengan agenda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2019 di gedung DPRD Manokwari, Senin (24/8/2020).
Perolehan opini tersebut, menurut Makatita, merupakan cerminan dari kredibilitas dan akuntabilitas pengelolan keuangan daerah. Namun, harus diakui masih terdapat banyak kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat.
Permasalahan tata kelola keuangan dan dan pembangunan yang dihadapi ke depan, lanjut Makatita, semakin penuh tantangan sejalan dengan tuntutan peraturan yang semakin ketat dan dinamika pembangunan yang semakin berkembang menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi.
“Untuk itu, parut kiranya kita memperkuat komitmen bersama dalam menjaga akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi tata kelola keuangan serta pembangunan melalui pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 dan penyiapan rencana kerja pemerintah daerah yang partisipatif dan adatif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Hal tersebut, tambahnya, perlu dilakukan mengingat setiap Rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab, dikelola secara transparan dan sebaik-baiknya serta digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Kami menyampaikan permohonan apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan baik yang mencakup substansi pemerintahan maupun maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang,” tutupnya. (SM7)
