MANOKWARI – Terdapat 9 daerah di Papua Barat yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Namun, baru 2 Kabupaten yang realisasi anggarannya 100 persen yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Plt. Sekretaris KPU Papua Barat, mengatakan dua kabupaten tersebut yakni Teluk Bintuni dan Fakfak. Untuk realisasi anggaran 90 persen telah ada tiga kabupaten.
Yang menjadi target dalam koordinasi oleh KPU Papua Barat adalah Kabupaten Manokwari Selatan, karena sejauh ini pencairan dana pilkada baru mencapai 40 persen. Kondisi tersebut juga terjadi pada Kabupaten Pegaf dan Raja Ampat. Namun informasi yang terima KPU Papua Barat kalau Kabupaten Pegaf akan merealisasikan dalam pekan ini. Sedangkan untuk Kabupaten Raja Ampat akan segera merealisasikannya. Sebab kata Rustam, batas akhir realisasi anggaran pilkada di tanggal 9 Juli 2020.
“NPHD itu yang 100 persen baru 2 yaitu Fakfak dengan Kabupaten Teluk Bintuni. Yang 90 persen itu Kabupaten Manokwari, Kaimana, dan Teluk Wondama. Yang baru 40 persen adalah Manokwari Selatan, Pegaf, dan Raja Ampat,” beber Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Papua Barat, Rustam Efendi.
Tidak saja anggaran untuk pilkada, namun anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) juga sudah di realisasikan ke seluruh daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Besaran anggaran tersebut dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, Rustam mengaku ada beberapa daerah yang telah melakukan pengadaan APD dengan alokasi anggaran dari APBD.
“Kalau untuk APD, kita mendapatkan kucuran dari APBN. Tapi ada beberapa daerah yang sudah ditanggung oleh pemerintah daerahnya, seperti Teluk Bintuni dan Teluk Wondama,” jelasnya.
Seluruh penggunaan anggaran itu, tentu akan di evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh sebab itu, setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah berakhir maka masing-masing daerah dapat mempertanggungajawabkan penggunaan anggaran tersebut kepada BPK.
“Setelah ini kami akan review anggaran Covid oleh BPKP. Kemarin kita koordinasi sudah ada 5 daerah yang koordinasi dengan BPKP, mudah-mudahn semua kabupaten secepatnya,” harapnya. (SM3)
