NABIRE – Ratusan perahu motor tradisional yang dihiasi bendera PDI Perjuangan memadati laut Samabusa Nabire Provinsi Papua Tengah, membentuk konvoi menyambut kedatangan peserta Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan.
Konvoi secara meriah di laut Samabusa pada pukul 05.00 WIT bertepatan masuknya KM Dorolonda di Pelabuhan Nabire. Aksi ini menjadi simbol solidaritas, persatuan, dan semangat juang kader Banteng dari seluruh penjuru Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Tengah yang berkumpul untuk menghadiri Konferda tersebut.
Konferda PDI Perjuangan resmi dilaksanakan di Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah, pada 5 November 2025.
Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat, Markus Waran, memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Papua Tengah atas dukungan dan semangat mereka dalam menyukseskan kegiatan akbar ini. Menurutnya, atmosfer penyambutan yang heroik di Samabusa mencerminkan jiwa nasionalisme rakyat Papua yang tumbuh dari kesadaran politik yang matang.
“Konferda setanah Papua ini bukan sekadar forum organisasi, tapi momentum kebangkitan politik rakyat Papua. PDI Perjuangan terus meneguhkan diri sebagai partai wong cilik, partai perjuangan yang berpihak pada kesejahteraan dan martabat rakyat di Tanah Papua,” tegas Waran.
Di sisi lain, Markus juga menyoroti kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang tengah berada di Manokwari, Papua Barat. Menurutnya, kehadiran Wapres seharusnya membawa perubahan konkret bagi pembangunan Papua, bukan sekadar kunjungan simbolik.
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang membentuk banyak lembaga baru seperti BP3OKP dan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang menurutnya justru menambah tumpang tindih kebijakan dan pemborosan anggaran.
“Dua lembaga ini sebaiknya disatukan, atau kalau perlu dihapus saja. Dana Otsus harus langsung dikelola masyarakat penerima manfaat. Itu jauh lebih efisien dan berdampak nyata bagi rakyat Papua,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Markus Waran menekankan bahwa arah perjuangan politik PDI Perjuangan di Papua ke depan akan berfokus pada transformasi sosial dan kemandirian politik masyarakat adat Papua.
“Kita sedang menata masa depan politik Tanah Papua yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat. Tahun 2029 bukan sekadar target elektoral, tapi tonggak perubahan. Dari Nabire, dari laut Samabusa, kita kobarkan semangat baru untuk Papua yang lebih berkeadilan,” tutupnya. (SM)
