MANOKWARI, – Bupati Manokwari, Hermus Indou, melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Senin (12/6/2023). Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal terkait hibah aset.
Usai pertemuan, Bupati Hermus mengatakan, pertemuan itu membicarakan beberapa hal yakni pertama hibah lahan milik Kanwil DJPb di samping Manokwari City Mall (MCM). Sesuai permintaan Kepala Kanwil DJPb Papua Baat, di lokasi itu akan dibangun rumah susun (Rusun).
“Namun mereka berkoordinasi terkait dengan penataan fungsi ruang di Manokwari, sehingga kami belum memberikan izin membangun Rusun di situ. Kita menempuh solusi yaitu Pemkab Manokwari akan menghibahkan tanah di luar lahan tersebut kepada Kanwil DJPb untuk membangun Rusun. Dengan demikian, lahan milik Kanwil DJPb di samping Manokwari City Malla akan dihibahkan kepada Pemkab Manokwari sebagai bagian dari penataan kawasan ekonomi di Kabupaten Manokwari,” ungkap Hermus.
Di samping itu, kata Hermus, ada beberapa aset milik Kanwil DJPb di samping Bank Danamon yang dikuasai oleh keluarga orang asli Papua (OAP). Untuk itu, Pemkab Manokwari mencarikan solusi agar aset itu bisa dihibahkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah pun akan menghibahkan tanah untuk menggantinya.
“Jadi istilahnya tukar guling aset antar instansi, antara pemerintah daerah dengan Kanwil DJPb,” sebutnya.
Hal yang ketiga yang dibicarakan, lanjut Hermus, yakni dirinya meminta dukungan Kanwil DJPb terkait penambahan indikator pembagian DBH Otsus Papua Barat. Untuk pembagian DBH Otsus ini dirinya meminta agar DBH Otsus untuk Kabupaten Manokwari juga memperhitungkan dua indikator lagi yaitu Kabupaten Manokwari sebagai kabupaten induk yang memekarkan daerah penghasil yaitu Kabupaten Teluk Bintuni.
“Kita berharap bahwa itu juga bisa diperhitungkan sebagai salah satu indikator untuk pembagian DBH Otsus. Tujuannya supaya kapasitas fiskal daerah kita ini bisa diperkuat. Dengan demikian, Manokwari sebagai ibukota provinsi kita bisa tata infrastrukturnya kemudian dibangun lebih baik lagi dengan didukung oleh pendanaan atau keuangan daerah yang ada,” katanya.
“Di samping itu ada indikator lain yang kita juga minta untuk didukung supaya Kementerian Keuangan dan juga Bapak Pj Gubernur dan juga Bupati Teluk Bintuni membantu kita memperhitungkan Manokwari sebagai ibukota provinsi yang juga diperhitungkan dalam pembagian DBH Otsus,” tambahnya.
Hal keempat yang dibicarakan dalam pertemuan itu, lanjut Hermus, yakni pihaknya meminta dukungan Kanwil DJPb terkait hibah tanah Balai Latihan Kerja (BLK) di Tanjung Sanggeng kepada Pemkab Manokwari untuk dikembangkan sebagai salah satu kawasan ekonomi di Kabupaten Manokwari. Sebagai gantinya, Pemkab Manokwari akan menghibahkan lahan sama luasnya dengan lahan BLK yaitu 17 hektar lebih kepada Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan sebagai aset negara.
“Inilah empat hal yang kita sampaikan dan menjadi pembicaraan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan dukungan yang baik dari Kementerian Keuangan terkait dengan beberapa aset yang akan dihibahkan oleh mereka kepada kita tapi juga kita kepada mereka,” tukas Hermus. (SM7)
