MANOKWARI – Perwakilan honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Manokwari bertemu Plh. Bupati Manokwari, Edi Budoyo, Rabu (26/8/2020). Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Plh. Bupati itu, para perwakilan honorer menyampaikan sejumlah hal yang tertuang dalam petisi mereka.
Usai pertemuan, Ketua Tim Honorer Kabupaten Manokwari, Frans Albert Mirino, mengatakan, pihaknya menyampaikan petisi kepada Plh. Bupati Manokwari dalam pertemuan tersebut. Ada 10 poin dalam petisi yang dibacakan dalam pertemuan itu.
Salah satu poin dalam petisi itu, katanya, yakni meminta Plh. Bupati Manokwari agar mengangkat honorer yang mengabdi di lingkup Pemkab Manokwari sebanyak 2.083 orang. Jumlah itu belum mencakup semuanya karena masih ada honorer yang belum dimasukkan.
“Ada beberapa lagi yang harus dimasukkan. Jumlah (honorer) sebenanya ada 4.000, tapi yang kami bacakan tadi 2.083 orang. Itu yang menerima SK Bupati,” ujarnya.
Menurut Mirino, para tenaga honor berupaya memperjuangkan nasibnya untuk diangkat menjadi ASN di lingkup Pemkab Manokwari. Pengangkatan dilakukan melalui formasi khusus honorer.
“Pengangkatan itu melalui formasi khusus yang nanti diberikan kepada kami dengan beban kepada APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020 untuk penerimaan CPNS,” katanya.
Pengangkatan itu, katanya, seperti yang dilakukan Pemprov Papua Barat baru-baru ini.
“Ada tes juga tapi pada intinya mungkin formalitas saja,” tegas honorer di RSU Manokwari ini.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Mirino, Plh. Bupati Manokwari memberikan dukungan dan akan memperjuangkan nasib honorer.
“Bapak akan ikut kawal sama-sama dengan kita dan kita akan menyerahkan hasil pertemuan kita tadi ke gubernur. Kita akan pertemuan dengan gubernur lagi,” sebutnya.
Meski belum menentukan jadwal pertemuan dengan Gubernur Papua Barat, menurut Mirino, sebelum bertemu gubernur, ada beberapa poin dalam petisi yang dibacakan dalam pertemuan dengan Plh. Bupati Manokwari akan diubah.
Sebelumnya dalam pertemuan itu, Plh. Bupati Manokwari, Edi Budoyo, menyatakan, mendukung dan akan ikut memperjuangkan nasib para honorer. (SM7)
