MANOKWARI – Sesuai rencana kegiatan Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) dibuka oleh Wamendagri. Forum selama dua hari itu akan membahas isu-isu strategis pembangunan di sembilan provinsi yang tergabung dalam Fordasi.
Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengatakan, Fordasi merupakan forum nasional yang dibentuk untuk mewadahi daerah-daerah desentralisasi yang memiliki hak khusus dan istimewa.
Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Fordasi adalah DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Ditambah empat provinsi baru hasil pemekaran di tanah Papua yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
“Ini sebuah forum nasional yang bertujuan melakukan koordinasi terkait dengan hal-hal atau isu-isu pembangunan di sembilan daerah tersebut. Tentu ada tantangan, tapi yang kita cari adalah solusi dalam memaknai keberadaan kita di daerah otonomi khusus dan daerah istimewa,” ungkap Waterpauw di kantor Gubernur Papua Barat, Senin (25/9/2023).
Dalam forum tersebut juga akan dilakukan penjajakan kerja sama di antara sembilan provinsi. Selain itu, mengonkretkan isu-isu strategis.
“Para gubernur maupun pejabat yang hadir kita ajak bicara bagaimana pikiran, konsep dari daerah masing-masing yang akan dituangkan dalam semacam pernyataan bersama atau deklarasi untuk melihat bagaimana pentingnya kehadiran negara dalam memberikan kebijakan kepada daerah-daerah desentralisasi,” katanya.
Menurut Waterpauw, isu-isu yang akan dibahas di antaranya adalah upaya pengendalian inflasi, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, upaya peningkatan daya saing daerah desentralisasi, serta upaya peningkatan ketahanan pangan.
“Mungkin ada daerah yang sudah jauh lebih maju kita akan sharing di sini. Jadi kita tentukan kerja sama untuk memanfaatkan ruang kekhusussan dan keistimewaan. Juga bagaimana UMKM. Kita sudah tahu Jogja memiliki keunggulan dalam mengelola UMKM dan pariwisatanya. Mereka punya eksistensi luar biasa di mata dunia dan nasional,” ujarnya. (SM7)
