MANOKWARI, – Pemkab Manokwari di bawah kepemimpinan Bupati Hermus Indou dan Wakil Bupati Edi Budoyo, telah melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan baik. Dalam pelaksanaan pembanguunan, Pemkab Manokwari fokus pada kebutuhan masyarakat.
“Kami melihat sungguh baik, luar biasa. Artinya semua kerja-kerja Pemkab Manokwari tidak ada yang terlupakan, kewajiban-kewajiban pemerintah dalam misi pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelayanan, tidak ada yang terlupakan, semua dilakukan dengan baik,” ungkap Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Manokwari, Bernard Boneftar.
Meski masih ada kekurangan, menurut Boneftar, itu wajar karena banyak tugas dan urusan yang dilaksanakan Pemkab Manokwari. Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan ada skala prioritas.
“Memang pasti banyak hal mungkin yang masyarakat lihat kurang, tapi itu wajar karena saya kira banyak hal yang diurus, dikerjakan oleh pemerintah. Di daerah manapun pasti banyak hal yang butuh waktu untuk direncanakan secara baik. Barangkali Pemkab Manokwari tentu punya urutan prioritas dalam melakukan misi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyyarakat,” sebutnya.
Dan dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan skala prioritas, lanjut Boneftar, Pemkab Manokwari melihat secara objektif, bukan subjektif dengan melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakar.
Baca Juga: Sudah Mendaftar, Gerindra Papua Barat Fokus Bekerja Memenangkan Pileg dan Prabowo sebagai Presiden
“Satu hal yang saya lihat luar biasa bahwa misi, tugas yang dilakukan oleh Pemkab Manokwari sudah mengacu dan melihat kepada hal-hal yang diatur secara prioritas dengan melihat kebutuhan, dia memberi kebutuhan bukan keinginan. Kalau pengamatan saya, saya lihat Pak Bupati memimpin pemerintah ini sudah mengacu lebih fokus dengan melihat pada kebutuhan yang dibutuhkan rakyat hari ini, bukan keinginan semata-mata, tidak, kebutuhan,” imbuhnya.
Namun mengenai tinggi atau rendahnya kinerja pemerintahan, Boneftar mengatakan dirinya tidak berhak melakukan penilaian. Sebab partai politik adalah mitra pemerintah daerah dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
“Soal kinerjanya tinggi atau tidak, saya tidak berhak melakukan penilaian karena partai politik adalah mittra pemerintah daerah dalam pembangunan dan pembinaan. Oleh karena itu, kami tidak boleh berada pada posisi menilai karena kami adalah mitra, mitra yang memberi input, masukan, sharing dalam rangka pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini tentu dipimpin oleh bupati bersama-sama dengan DPRD, dan bermitra dengan kami partai politik,” pungkasnya. (SM7)
