BPS Papua Barat Ungkap Partisipasi Sensus Penduduk 2020 Baru 5,06 Persen

Kepala BPS Papua Barat, Maritje Pattwaellapia. (Foto:SM3)

MANOKWARI – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat mencatat 5,06 persen penduduk di Provinsi Papua Barat, sudah berpartisipasi dalam sensus penduduk online tahun 2020.

Ini menunjukan masih 94,94 persen penduduk di Papua Barat yang belum berpartisipasi dalam sensus penduduk online tersebut.

Bacaan Lainnya

Kondisi ini akan menjadi tantangan bagi BPS Papua Barat, melaksanakan sensus penduduk lanjutan, mengingat situasi masa pandemik Covid-19 yang belum berakhir.

Tidak hanya itu, diakui Maritje, anggaran juga menjadi tolak ukur bagi BPS dalam melaksanakan sensus penduduk lanjutan. Pasalnya, sebagian besar anggaran telah di alokasikan untuk penanganan Covid-19. Dengan demikian, metode sensus penduduk akan dirubah sesuai anggaran yang tersedia.

“Realisasi sensus penduduk online kami baru 60.222 atau sebesar 5,06 persen dari total populasi Papua Barat. Berarti kita ada sekitar 94,94 persen yang belum akses dan kita harus turun. Ini tantangan kita dengan kondisi seperti ini. Yang kedua, anggaran kita sudah di efisiensi untuk kebutuhan Covid-19 ini dan tersisa 1 Triliun dari yang awal 4 Triliun,” ujar Kepala BPS Papua Barat, Maritje Pattwaellapia.

Terkait perubahan metode pencacahan secara konfensional di tengah pandemik Covid-19 ini, BPS Papua Barat akan menggunakan motede “Antar Jemput” kuisioner kepada warga. Dengan demikian, Maritje optimis dapat memaksimalkan anggaran yang tersedia.

“Jadi kita akan drop kuisioner kepada responden untuk diisi, dan diserahkan kepada RT. Nanti petugas yang datang jemput. Itu metode yang sekarang dan lebih irit, karena kita tidak biayai petugas,” jelasnya

Sensus penduduk lanjutan rencananya akan berlangsung pada bulan September 2020 mendatang. Dengan mempertimbangkan kondisi geografis Papua Barat, Maritje mengaku akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memberikan dispensasi anggaran dan waktu.

Baca Juga:  Masyarakat Adat Doberai dan Bomberai Tolak Otsus Jilid II

“Kita masih mengusulkan ke pusat. Karena untuk menjangkau desa di Papua Barat, membutuhkan waktu yang lama dan anggaran yang besar,” sebut Maritje

Dirinya berharap, dengan metode baru yang akan di lakukan ini, dapat berjalan dengan aman dan lancara guna mewujudkan program satu data. (SM3)

Pos terkait